REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pamolango mengatakan, terlalu dini menilai kinerja KPK menurun. Sebab, Komisioner baru KPK dibawah kepemimpinan Firli Bahuri, baru dua bulan menjalankan tugasnya.

Menurut survei Indo Barometer, KPK, meskipun masih diandalkan sebagai lembaga penegak hukum terpercaya, posisi lembaga antirisuah itu mengalami penurunan di sektor lembaga umum terpercaya. Indo Barometer menempatkan KPK sebagai lembaga negara terpercaya keempat setelah ormas Islam, Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, yang berada di peringkat ketiga.

"Khusus menyangkut KPK juga dapat diterima, karena lebih banyak disandarkan pada belum terlihatnya hasil kerja karena pimpinan KPK yang ada sekarang ini kan baru berusia dua bulanan sangat prematur untuk dituntut menunjukan hasil kerjanya," ujar Nawawi saat dikonfirmasi, Senin (24/2).

"Ditambah lagi dengan usia UU hasil revisi 19 tahun 2019 yang menjadi pijakan hukum bekerja KPK yang juga berusia dini," kata Nawawi menambahkan,

Namun, Nawawi mengaku tetap menghormati hasil survei yang dilakukan Indo Barometer. "Survei itu karena merupakan hasil kerja yang profesional tentu harus dihargai, begitu juga dengan survei Indo Barometer," ucap dia.

Survei Indo Barometer masih menempatkan KPK masih sebagai lembaga penegak hukum terpercaya. Dalam hasil jajak pendapat Januari 2020 yang dilakukan Indo Barometer menyimpulkan tingkat kepercayaan terhadap KPK yang masih sebesar 81,8 persen dari 1.200 responden.

Direktur Indo Barometer Muhammad Qodari menjelaskan, meskipun masih diandalkan sebagai lembaga penegak hukum terpercaya, posisi lembaga antiriswah itu mengalami penurunan di sektor lembaga umum terpercaya. Indo Barometer menempatkan KPK sebagai lembaga negara terpercaya keempat setelah ormas Islam, Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, yang berada di peringkat ketiga.

"Biasanya KPK ini masuk tiga besar sebagai lembaga negara terpercaya," kata Qodari.

Menurut hasil surveinya, Qodari menerangkan KPK saat ini sebagai lembaga negara dengan tingkat kepercayaan sebesar 81,8 persen. "Masih terbilang tinggi sebenarnya. Tetapi menurun," kata Qodari.

Penurunan tingkat kepercayaan publik terhadap KPK, bertalian dengan angka ketidakpercayaan yang tinggi, di level 13,9 persen. Sementara NU dan Muhammadiyah, disebut mendapatkan respons terpercaya yang tinggi di level 86,6 persen.

Sedangkan lembaga negara dengan tingkat kepercayaan tertinggi, milik Tentara Nasional Indonesia (TNI). Qodari menyebutkan, TNI mendapatkan predikat lembaga negara terpercaya di level 94 persen.

Tingkat ketidakpercayaan masyarakat terhadap TNI pun minim di level 3,5 persen. Sementara Presiden, sebagai lembaga negara terpercaya kedua, setelah TNI, dengan tingkat kepercayaan publik di level 89,7 persen.

Ikuti Whatsapp Channel Republika