REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghargai hasil survei Indo Barometer yang menyebut kinerja lembaga antirasuah menurun. Komisi anti korupsi justru menjadikan hasil survei sebagai penyemangat kedepannya.
"Bagi KPK ini menjadi kritik masukan dan penyemangat untuk bekerja lebih baik ke depan," kata Plt Jubir KPK Ali Fikri di Gedung KPK Jakarta, Senin (24/2) malam.
KPK, sambung Ali, menghormati penilaian masyarakat termasuk hasil survei tersebut. Saat disinggung kinerja KPK menurun lantaran pemberlakuan UU KPK baru, menurut Ali harus dilihat secara kompherehensif.
"Pemberlakuan UU baru sampai saat ini, memang yang berbeda secara prinsip khususnya di tindak penindakan itu ada di izin sita, sadap, geledah yang kenudian mekanismenya harus melalui Dewas," tutur Ali.
"Dan perlu kami sampaikan, untuk kerja-kerja tadi kami sudah koordinasikan dengan Dewas. Kami sudah menyusun format perizinannya dan cara yang paling tercepat untuk lakukan perizinan tersebut," tambah Ali.
Menurut Ali, sampai saat ini tidak ada kendala yang berarti. Bahkan, sambung Ali, lembaga antirasuah saat ini menjadi lebih baik ketika ada Dewas yang mengawasi.
"Ada yang mengawasibbagaimana mekanisme perizinan itu kemudian benar-benar hati-hati dan dipertanggungjawabkan secara hukum, baik itu penyitaan, penggeledahan, dan penyadapan," ujarnya.
Survei Indo Barometer masih menempatkan KPK sebagai lembaga penegak hukum terpercaya. Dalam hasil jajak pendapat Januari 2020 yang dilakukan Indo Barometer menyimpulkan tingkat kepercayaan terhadap KPK yang masih sebesar 81,8 persen dari 1.200 responden.
Direktur Indo Barometer Muhammad Qodari menjelaskan, meskipun masih diandalkan sebagai lembaga penegak hukum terpercaya, posisi lembaga antiriswah itu mengalami penurunan di sektor lembaga umum terpercaya. Indo Barometer menempatkan KPK sebagai lembaga negara terpercaya keempat setelah ormas Islam, Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, yang berada di peringkat ketiga.
“Biasanya KPK ini masuk tiga besar sebagai lembaga negara terpercaya,” kata Qodari.
Menurut hasil surveinya, Qodari menerangkan KPK saat ini sebagai lembaga negara dengan tingkat kepercayaan sebesar 81,8 persen. “Masih terbilang tinggi sebenarnya. Tetapi menurun,” kata Qodari.
Penurunan tingkat kepercayaan publik terhadap KPK, bertalian dengan angka ketidakpercayaan yang tinggi, di level 13,9 persen. Sementara NU dan Muhammadiyah, disebut mendapatkan respons terpercaya yang tinggi di level 86,6 persen.
Sedangkan lembaga negara dengan tingkat kepercayaan tertinggi, milik Tentara Nasional Indonesia (TNI). Qodari menyebutkan, TNI mendapatkan predikat lembaga negara terpercaya di level 94 persen.
Tingkat ketidakpercayaan masyarakat terhadap TNI pun minim di level 3,5 persen. Sementara Presiden, sebagai lembaga negara terpercaya kedua, setelah TNI, dengan tingkat kepercayaan publik di level 89,7 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika