Selasa 25 Feb 2020 12:50 WIB

Merial Institute-Bappenas Bahas Aksi Nyata Pelayanan Pemuda

Rencana Aksi Nasional Pelayanan Kepemudaan diharapkan dapat segera dilaksanakan.

Direktur Eksekutif Merial Institute Arief Rosyid audiensi ke Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa, Senin (24/2).
Direktur Eksekutif Merial Institute Arief Rosyid audiensi ke Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa, Senin (24/2).

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Indeks Pembangunan Pemuda menjadi tugas bersama agar tersosialisasikan secara menyeluruh kepada semua stakeholder pemuda. Merial Institute berharap  agar pemuda memiliki standar yang sama dalam mengukur keberhasilan pembangunan kepemudaan di Indonesia. 

Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Merial Institute saat kunjungan audiensi dengan Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang diterima langsung oleh Menteri Suharso Monoarfa dan didampingi oleh Deputi Pembangunan Manusia, Masyarakatn & Kebudayaan, Deputi Regional, dan Deputi Kependudukan dan Ketenagakerjaan.

Arief Rosyid yang didampingi Direktur Riset  Muh Fadli Hanafi, Direktur Politik dan Kebijakan Publik Deny Giovanno, Direktur Program Fajar Iman Hasanie, Direktur Media Achmad Hafiz Huzaefah dan Direktur Administrasi Mardhiyah menyampaikan berbagai laporan dan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Merial Institute dalam mengimplementasikan Perpres No.66 tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan. 

"Salah satunya menginisiasi lebih dari 20 gerakan kolaborasi anak muda dengan berbagai latar belakang," kata Arief Rosyid, Senin (24/2). 

Sebelumnya Merial Institute sebagai lembaga yang berfokus kepada isu pembangunan kepemudaan dan bonus demografi pada 20 Februari telah beraudiensi dengan Menteri Pemuda dan Olah Raga Zainudin Amali terkait urgensi Perpres No. 66 tahun 2017 untuk segera diimplementasikan. Dan hal tersebut telah mendapat respon positif oleh menpora untuk ditelaah kembali dan akan mengawali koordinasi lintas kementerian/lembaga ini sebagai program prioritas. Menpora juga menegaskan bahwa agar hal ini dapat diselesaikan pada bulan Februari.

Pada kesempatan ini, Bappenas yang berfokus kepada aspek perencanaan strategis termasuk tentang kepemudaan, dalam tataran implementasinya, menurut Arief Rosyid, masih ada tumpang tindih kebijakan, hal tersebut harus diselaraskan. Dengan adanya "Perpres No. 66 tahun 2017 adalah sebuah langkah yang strategis sebagai solusi untuk mengintegrasikan terkait perencanaan dan implementasi program-program kepemudaan dari setiap kementerian lembaga agar menjadi tepat sasaran, efektif, efisien, serta dampaknya terasa langsung kepada pemuda Indonesia secara menyeluruh," katanya.

Oleh karena itu, Merial Institute mengajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut, yakni perlunya menyelaraskan dan harmonisasi tumpang tindih antar kementerian lembaga dengan dengan difasilitasi oleh Bappenas dan bekerjasama dengan Merial Institute.

Kedua, Rencana Aksi Nasional (RAN) Pelayanan Kepemudaan diharapkan dapat segera dilaksanakan dan menjadi rujukan bagi penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan ditingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dengan indikator yang terdapat pada Indeks Pembangunan Pemuda (IPP).

Ketiga, terkait dengan Indeks Pembangunan Pemuda, Merial Institute berharap hal ini agar tersosialisasikan secara menyeluruh kepada semua stakeholder pemuda agar memiliki standar yang sama dalam mengukur keberhasilan pembangunan kepemudaan di Indonesia. 

Sejumlah rekomendasi di atas, menurut Arief Rosyid, tidak akan lepas dari tanggung jawab Merial Institute sebagai salah satu bagian yang tidak terpisahkan dalam perwakilan unsur masyarakat sebagai stakeholder yang berfokus kepada pembangunan kepemudaan. "Atas amanah, tanggung jawab, dan kepercayaan besar tersebut Merial Institute akan terus setia mendorong dan memastikan agar kebijakan Pemerintah dapat terimplementasi dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya," ujar Arief Rosyid yang juga ketum PB HMI periode 2013 – 2015.

Menteri Suharso langsung menanggapi keresahan Merial Institute terkait adanya stagnansi dalam implementasi Perpres No. 66 tahun 2017.

“Action yang penting. Kalau just thinking, itu a lot of people just do thinking. But action? Butuh anak muda seperti Merial Institute ini untuk melibatkan pemuda agar menyentuh hal-hal yang lebih nyata seperti pengangguran, program masuk desa, dan lain-lain,” ujarnya. 

Direktur Riset Merial Institute Muh Fadli Hanafi menambahkan, “Memang, core activity Merial Institute berfokus di anak muda, mulai dari kajian dan riset, aktivasi hingga pengawalan. Yang terpenting adalah penyelarasan kebijakan, artinya belum ada urgensi membuat kebijakan yang baru, tetapi bagaimana yang sudah-sudah kita selaraskan dulu.”

Fadli lantas memaparkan mengenai berbagai kajian dan mapping internal Merial Institute. Melihat ada banyak irisan, ke depan akan bersama-sama dengan Bappenas mengembangkan berbagai riset terkait pemuda.

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement