REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Ansar Ahmad menjelaskan, strategi penerimaan di sektor pajak tidak hanya dalam bentuk intensifikasi, tetapi juga ekstensifikasi, agar potensi pajak semakin luas. Seperti halnya di Kalimantan Selatan (Kalsel) sedang fokus mengembangkan industri rotan, Ansar berharap ada relaksasi kebijakan ekspor rotan guna menambah penerimaan negara.
Hal tersebut diungkapkan Ansar saat pertemuan Tim Kunker Banggar DPR RI dengan jajaran Kementerian Keuangan, Kakanwil DJP Kalsel, dan Kakanwil Bea Cukai Kalsel, di Banjarmasin, Kalsel, Senin (24/2). Dalam pertemuan tersebut, Banggar DPR RI ingin mengetahui potensi penerimaan negara dari pajak dan kepabeanan di Kalsel.
"Jika rotan tersebut potensinya memang bagus, maka harus kita bicarakan regulasinya dengan Pemerintah Pusat untuk menjamin eksistensi kemampuan fiskal Pemerintah Provinsi Kalsel. Seperti aturan kuota untuk ekspor, agar tidak terjadi over supply yang dapat menurunkan nilai komoditi," papar Ansar seperti dikutip laman DPR RI.
Meskipun potensi rotan di Kalsel tergolong besar, Ansar mendorong agar mulai saat ini masyarakat sudah memikirkan potensi apa yang bisa dijadikan unggulan di Kalsel ke depannya. Karena tidak selamanya rotan tersebut bisa dipertahankan, sehingga perlu dipikirkan sumber pendapatan pengganti.
Selain itu, Ansar juga menyoroti belum adanya Smelter batubara di Kalsel, padahal aktivitas pertambangan batubara sudah ada sejak dulu. Hal ini menjadi masukan bagi pemerintah daerah agar mendorong perusahaan-perusahaan yang ada untuk membuat smelter. Karena saat ini sudah tidak dibolehkan mengekspor begitu saja bahan mentah ke luar negeri.
Ansar juga menyoroti pentingnya evaluasi penggunaan dana desa agar memberikan multiplier effect demi percepatan pembangunan desa. "Pola rekrutmen pendamping dana desa ini harus dilakukan secara masif, agar yang mendampingi betul-betul memahami seluruh persoalan dana desa," jelas Ansar.
Ansar berharap, dana desa dapat dipersempit penggunaannya sehingga dapat dikembangkan untuk infrastruktur di pedesaan dan pertumbuhan ekonomi. "Dibandingkan jika terlalu banyak program, sehingga agak sulit untuk mengukur keberhasilannya," jelas Ansar.
Kepala Kanwil Bea Cukai, Hary B. Wicaksono mengatakan akan terus meningkatkan kinerja DJBC Kalsel dan mengantisipasi naiknya cukai tembakau dan harga rokok mulai tahun 2020 ini. "Realisasi penerimaan cukai di Kanwil DJBC Kalsel tahun 2019 sebesar Rp 259,8 miliar atau mencapai 113,89 persen dari target. Karena itu, kami akan terus meningkatkan kinerja DJBC Kalsel dan mengintensifkan program bersama DJP," kata Hary.
Ikuti Whatsapp Channel Republika