REPUBLIKA.CO.ID, PEKALONGAN -- Jajaran pimpinan daerah di Kabupaten dan Kota Pekalongan dengan difasilitasi Pemprov Jateng, mengadakan rapat koordinasi untuk menanggulangi banjir di wilayah tersebut. Rakor berlangsung di Setda Pemkot Pekalongan, Senin (24/2) malam.
Dalam rapat tersebut, Kasi Penanggulangan Banjir dan Peralatan Dinas Pusdataru (Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang) Provinsi Jateng Agus Purwanto, menyebutkan dari hasil penelitian yang dilakukan pihaknya, banjir yang terjadi di wilayah Kota dan Kabupaten Pekalongan berasal dari pertemuan Sungai Bremi dan Sungai Meduri.
''Untuk mengatasi ini, maka akan dilakukan pembangunan pintu air dan stasiun pompa air di pertemuan muara Sungai Bremi dan Meduri,'' jelasnya.
Untuk itu, perlu dilakukan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat. Antara lain, Pemkab Pekalongan bertanggung jawab melakukan pembebasan lahan karena lokasi pintu dan stasiun pompa air berada di wilayah Kabupaten Pekalongan. Sedangkan Pemkot Pekalongan akan menggeser pompa yang sudah ada, ke lokasi stasiun pompa yang akan dibangun.
''Desain untuk penanganan banjir di pertemuan Sungai Bremi dan Meduri akan dibuat maksimalis. Hal itu mengingat banjir yang terjadi bisa sangat besar, sehingga desain maksimalis bisa secara maksimal mengatasi banjir,'' kata dia.
Mengenai pembangunan pintu air dan normalisasi sungai, Agus menilai, Pemprov Jateng akan mengusulkan rencana pembangunannya pada Menteri PU-PR agar bisa ditangani melalui APBN. Demikian juga mengenai Pembangunan tanggul dan long storage di sisi utara tanggul Mulyorejo Kabupaten Pekalongan, akan diusulkan pada Menteri PU-PR.
''Pemkot dan Pemkab Pekalongan hanya menyiapkan lahan untuk disposal pengerukan sungai, serta penanganan permasalahan sosial,'' katanya.
Penanganan banjir di wilayah Mulyorejo dan Tirto ini, akan dilakukan dengan bantuan pompa dari BBWS Pemali Juana yang memiliki kapasitas 500 liter per detik. Bupati Pekalongan Asip Kholbihi dalam kesempatan itu, menyebutkan wilayah yang tergenang banjir saat ini adalah wilayah yang berbatasan dengan wilayah Kota Pekalongan. Karena itu, perlu adanya koordinasi antara Pemkab dan Pemkot Pekalongan untuk mengatasi masalah banjir.
''Penanganan banjir di wilayah ini tidak bisa dilakukan secara parsial. Tapi harus terintegrasi. Termasuk dalam hal normalisasi Sungai Bermi dan Meduri, yang memang menjadi sungai pembatas wilayah Kota dan Kabupaten Pekalongan,'' jelasnya.
Terkait pembangunan pintu dan stasiun pompa air, Bupati menyatakan perlu ada koordinasi lebih lanjut untuk menentukan mana yang menjadi tanggung jawab Pemkab, Pemkot kota, BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai), dan Pusdataru Jateng.
''Hal ini harus dibicarakan dengan baik, agar ke depan tidak ada lagi banjir di wilayah Kabupaten dan Kota Pekalongan,'' katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika