Selasa 25 Feb 2020 19:54 WIB

Yasonna: Tak Ada Rumah Sakit di Lapas Nusakambangan

Yasonna meminta dukungan dari DPR RI dalam hal anggaran terkait layanan kesehatan.

Red: Ratna Puspita
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (tengah) memberikan penjelasan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/2/2020).
Foto: Antara/Reno Esnir
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (tengah) memberikan penjelasan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/2/2020).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengakui Lembaga Pemasyarakatan di Nusakambangan tidak memiliki fasilitas rumah sakit. Ia mengatakan meski tidak ada rumah sakit, bukan berarti Nusakambangan tidak memiliki fasilitas kesehatan untuk melayani narapidana yang menjadi warga binaan lapas.

"Di Nusakambangan ada klinik walaupun tidak rumah sakit," kata Yasonna dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Selasa (25/2).

Baca Juga

Ia pun menginstruksikan jajarannya untuk menunjukkan foto klinik yang diklaim ada di Lapas Nusakambangan. "Ini dia (fotonya), ini dia kliniknya ya," kata Yasonna sembari menunjuk foto dari proyeksi proyektor pada layar yang terdapat di ruang rapat Komisi III DPR RI.

Meski tidak ada rumah sakit, Yasonna mengatakan, ada kerja sama lapas dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang ada di Cilacap apabila narapidana penghuni Lapas Nusakambangan mengalami masalah gangguan kesehatan yang berat. "RSUD, itu kami sudah kerja sama dengan mereka," ujar Yasonna.

Untuk menangani persoalan kesehatan narapidana sehari-hari, Lapas tetap menyediakan klinik yang memiliki tenaga kesehatan sebanyak tiga dokter dan juga ada perawatnya. Namun, memang tiga dokter yang dimiliki itu masih kurang.

Ke depan, Yasonna ingin membuka lagi lowongan tenaga kesehatan dan dokter untuk mengisi pelayanan sehari-hari narapidana di Lapas. Untuk itu, Yasonna juga meminta dukungan dari DPR RI dalam hal persetujuan anggaran dan lain sebagainya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement