REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Kelompok oposisi Koalisi Barisan Nasional dan Partai Islam se-Malaysia (PAS) meminta agar Parlemen dibubarkan. Tujuannya untuk memberikan jalan bagi pelaksanaan pemilu guna menyelesaikan ketidakpastian politik di negara tersebut.
"Kekuatan untuk menyelesaikan persoalan politik tersebut harus dikembalikan kepada rakyat karena Pakatan Harapan tidak mampu mengendalikan pemerintahan," ujar Sekretaris Jenderal UMNOAnnuar Musa di Sekretariat UMNO Gedung PWTC Kuala Lumpur, Selasa (25/2).
Saat jumpa pers, Annuar Musa didampingi pimpinan partai koalisi Barisan Nasional yakni MCA, MIC dan mitra baru mereka dari PAS. Annuar Musa mengemukakan koalisi Barisan Nasional dan PAS, yang tergabung dalam Mufakat Nasional, terlebih dahulu mengadakan pertemuan sebelum menghadap Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah di Istana Negara.
"Mandat rakyat tidak boleh diabaikan. Kami meminta Yang di-Pertuan Agong untuk membubarkan Parlemen," katanya.
Annuar mengatakan mandat baru dari masyarakat diperlukan untuk memutuskan masa depan negara.
“Gagasan baru (dalam membentuk pemerintahan baru) adalah mempertaruhkan masa depan rakyat. Kita akan membayar mahal jika ada keterlambatan dalam menstabilkan negara," katanya.
Annuar menambahkan, bahwa dalam pertemuan dengan Raja, Barisan Nasional, PAS dan Partai Bersatu Rakyat Sabah (PBRS) dengan suara bulat menyatakan bahwa mereka menginginkan Parlemen dibubarkan. Pada kesempatan yang sama, Presiden MCA,Wee Ka Siong, mengatakan dewan kepresidenan MCA dalam pertemuan sebelumnya dengan suara bulat memutuskan bahwa kekuasaan untuk memutuskan harus dikembalikan kepada rakyat.
"Dengan demikian, kami melihat bahwa jalan terbaik ke depan adalah Parlemen dibubarkan, dan pemilihan umum baru diadakan. Krisis politik ini ditimbulkan sendiri oleh Pakatan Harapan yang sekarang kita melihat keruntuhannya," katanya.
Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah telah menerima pengunduran diri Tun Dr Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri (PM) Malaysia, Senin (24/2). Namun, Mahathir kembali menjadi PM sementara hingga kabinet baru terbentuk.
"Karena itu, sebagai Perdana Menteri sementara, dia akan mengelola administrasi negara sampai Perdana Menteri baru diangkat dan kabinet dibentuk," kata Kepala Sekretaris Pemerintah Datuk Seri Mohd Zuki Ali dala pernyataan dikutip dari Malay Mail.
