REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi V DPR menggelar rapat kerja dengan sejumlah instansi pemerintah dan kepala daerah terkait penanganan banjir di Jabodetabek, Rabu (26/2). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang dikabarkan hadir ternyata tidak hadir.
Anggota Komisi V DPR secara bergantian mencecar ketidakhadiran tiga kepala daerah yang diundang dalam rapat tersebut. "Pimpinan, sebenarnya yang kita undang ini gubernur dari masing-masing provinsi. Ini adalah rapat yang sangat penting. Ini bukan hanya untuk kita yang ada di sini, tetapi ini untuk seluruh masyarakat mulai jawa barat sampai DKI khususnya yang ada di DKI," kata Anggota Komisi V fraksi PDIP Sadarestuwati.
Ia juga menyesalkan sikap para gubernur yang tidak hadir dalam rapat yang dianggap sangat penting. Ia pun membandingkan dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang justru hadir pada rapat tersebut.
"Seluruh mitra kita berkenan hadir kenapa yang lainnya tidak? Untuk apa kita hadir disini kalau yang berkepentingan saja tidak ada di sini?" tegasnya.
Selain itu, Anggota Komisi V DPR lainnya Sudewo juga mengkritisi tidak hadirnya Anies, Ridwan Kamil, dan Wahidin Halim. Ia mengusulkan agar dalam rapat tersebut pernyataan yang didengar hanyalah pernyataan menteri.
"Saya mengusulkan hanya PUPR yang kita dengar, yang lain cukup mendengarkan saja, saya kira usulan ini lebih realistis," ucapnya.
Ketua Komisi V Lasarus mengungkapkan proses pemanggilan kepala daerah sangat panjang. Pimpinan Komisi V juga harus berkirim surat ke pimpinan DPR, dan pimpinan komisi II.
"Komisi V sifatnya membantu, yang bisa manggil langsung itu komisi II, jadi kita nggak bisa langsung," ucapnya.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Banten Wahidin Halim tidak hadir dalam rapat kerja dengan komisi V terkait penanganan banjir. Kehadiran Anies digantikan deputi Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Vera Revina Sari, Ridwan Kamil digantikan Sekda Setiawan Wangsaatmaja.
Rapat hanya dihadiri Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala Basarnas Bagus Puruhito, dan Kepala BMKG Dwikorita Karnawati.