REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan prinsip kehati-hatian dalam proses evakuasi warga negara Indonesia (WNI), baik di atas kapal pesiar World Dream di Hong Kong dan Diamond Princess di Jepang. Presiden pun menegaskan pemerintah tak bisa tergesa-gesa dalam menjemput seluruh WNI untuk menutup celah penyebaran virus korona (Covid-19) di Indonesia.
Awak kapal asal Indonesia di kapal World Dream lebih dulu dievakuasi menggunakan kapal militer dengan mempertimbangkan jumlahnya yang lebih banyak ketimbang WNI di atas kapal Diamond Princess. Total, ada 188 WNI di atas kapal pesiar World Dream yang sudah dinyatakan sehat oleh otoritas kesehatan Hong Kong. Sementara itu ada 78 WNI yang bekerja di kapal Diamond Princess, dengan 9 di antaranya dinyatakan positif korona.
"Ini masalahnya sudah menjalar ke banyak negara. Semua keputusan harus hati-hati. Tidak boleh tergesa-gesa. Kita memiliki 267 juta penduduk Indonesia yang juga harus dihitung semuanya. Hati-hati. Tidak bisa kita didesak-desak. Tidak bisa kita tergesa-gesa. Endak. Harus tepat. Seperti di Natuna yang kemarin," jelas Presiden Jokowi usai menghadiri laporan tahunan Mahkamah Agung di Jakarta, Rabu (26/2).
Kendati keputusan evakuasi untuk WNI di atas kapal Diamond Princess belum diambil, presiden menegaskan bahwa pemerintah tetap menjajaki langkah penjemputan. Koordinasi dan negosiasi, ujar presiden, tetap dilakukan dengan pemerintah Jepang dan pengelola kapal.
Presiden menyebutkan, prioritas saat ini adalah merampungkan proses penjemputan dan observasi selama 14 hari di Pulau Sebaru Kecil, Kepulauan Seribu. Seusai proses penjemputan untuk WNI dari kapal Dream World rampung, pemerintah melanjutkan kembali proses negosiasi pemulangan WNI dari atas kapal Diamond Princess.
"Ini dirampungkan satu-satu. Karena ini juga masih negoisasi dengan pemerintah Jepang. Yang ini aja belum sampai di Pulau Sebaru. Nanti kalau sudah sampai ditata, kita menyiapkan yang ini lagi. Tidak segampang itu diplomasi negoisasi. Tapi kita akan berusaha secepat cepatnya untuk negoisasi ini," jelas Presiden.
Ikuti Whatsapp Channel Republika