REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan, maskapai penerbangan dapat memberikan diskon 50 persen kepada masyarakat. Penurunan harga ini bisa terjadi seiring dengan guyuran insentif dari pemerintah, baik dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ataupun jajaran BUMN.
Sri menjelaskan, dalam Sidang Kabinet pada Selasa (25/2), pemerintah sudah menganggarkan Rp 443,39 miliar sebagai insentif pada sektor pariwisata dalam bentuk diskon tiket pesawat hingga 30 persen. Diskon diberikan untuk penerbangan dengan tujuan 10 destinasi, termasuk Labuan Bajo dan Bali.
Di sisi lain, Sri menambahkan, PT Pertamina (Persero) dan PT Angkasa Pura I (Persero) juga akan memberikan tambahan insentif melalui penurunan tarif parkir pesawat dan sebagainya. Insentif ini diperkirakan mampu mendorong maskapai menurunkan harga 20 persen lagi. "Berarti, kita perkirakan diskon tiket pesawat bisa sampai 50 persen," ujarnya dalam acara Economic Outlook 2020 di Jakarta, Rabu (26/2).
Sri berharap, kucuran insentif ini mampu membantu sektor pariwisata yang tertekan akibat wabah virus corona secara global. Caranya melalui peningkatan arus wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara selain Cihna.
Sektor pariwisata menjadi fokus utama dalam paket stimulus ekonomi terbaru. Sri mengatakan, sektor ini menjadi paling terhantam setelah adanya pelarangan kunjungan wisatawan China ke Indonesia akibat mewabahnya virus corona.
Pasalnya, China selama ini menjadi salah satu kontributor terbesar bagi sektor pariwisata Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sepanjang 2019, wisatawan China mencapai 2 juta, jumlah terbesar kedua setelah Malaysia.
Selama lockdown atau melarang kunjungan wisatawan China, destinasi pariwisata pasti terpengaruh. Oleh karena itu, Sri berharap, masyarakat dapat memanfaatkan insentif ini. "Saya sampaikan kepada yang di sini juga untuk upload di IG masing-masing, yuk kita sekarang pergi," ujarnya di hadapan pelaku usaha dari berbagai sektor.
Pemerintah juga memberikan stimulus dari sisi konsumsi. Selama enam bulan, Sri meminta kepada pemerintah daerah 33 kabupaten/kota yang tersebar 10 destinasi pariwisata untuk tidak memungut pajak hotel dan restoran. Nantinya, potensi kehilangan penerimaan ini akan digantikan oleh pemerintah pusat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika