Rabu 26 Feb 2020 14:32 WIB

In Picture: Aksi Massa Buruh Yogya Tolak Omnibus Law

RUU Omnibus Law ditolak karena banyak pasal yang merugikan buruh..

Rep: Wihdan Hidayat/ Red: Mohamad Amin Madani

Aksi Tolak Omnibus Law. Peserta aksi dari Forum Komunikasi Buruh Bersatu (FKBB) menggelar aksi di depan Gedung DPRD, Yogyakarta, Rabu (26/2). (FOTO : Wihdan Hidayat/ Republika)

Aksi Tolak Omnibus Law. Peserta aksi dari Forum Komunikasi Buruh Bersatu (FKBB) menggelar aksi di depan Gedung DPRD, Yogyakarta, Rabu (26/2). (FOTO : Wihdan Hidayat/ Republika)

Aksi Tolak Omnibus Law. Peserta aksi dari Forum Komunikasi Buruh Bersatu (FKBB) menggelar aksi di depan Gedung DPRD, Yogyakarta, Rabu (26/2). (FOTO : Wihdan Hidayat/ Republika)

Aksi Tolak Omnibus Law. Peserta aksi dari Forum Komunikasi Buruh Bersatu (FKBB) menggelar aksi di depan Gedung DPRD, Yogyakarta, Rabu (26/2). (FOTO : Wihdan Hidayat/ Republika)

Aksi Tolak Omnibus Law. Peserta aksi dari Forum Komunikasi Buruh Bersatu (FKBB) menggelar aksi di depan Gedung DPRD, Yogyakarta, Rabu (26/2). (FOTO : Wihdan Hidayat/ Republika)

Aksi Tolak Omnibus Law. Peserta aksi dari Forum Komunikasi Buruh Bersatu (FKBB) menggelar aksi di depan Gedung DPRD, Yogyakarta, Rabu (26/2). (FOTO : Wihdan Hidayat/ Republika)

inline

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Massa dari Forum Komunikasi Buruh Bersatu (FKBB) menggelar aksi di depan Gedung DPRD, Yogyakarta, Rabu (26/2). Dalam aksinya mereka menolak RUU Omnibus Law. Karena banyak pasal yang merugikan buruh. 

 

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Terkait
Airlangga Klaim 75 Persen DPR Dukung <em>Omnibus Law </em>
nasional - 01 January 1970, 07:00
Airlangga Klaim 75 Persen DPR Dukung Omnibus Law
Kiara: Omnibus Law Cipta Kerja Rugikan Nelayan Indonesia
nasional - 01 January 1970, 07:00
Kiara: Omnibus Law Cipta Kerja Rugikan Nelayan Indonesia
DPR Gelar Rapim RUU Omnibus Law di Masa Sidang Mendatang
nasional - 01 January 1970, 07:00
DPR Gelar Rapim RUU Omnibus Law di Masa Sidang Mendatang
Pimpinan DPR Belum Sepakat Bahas Omnibus Law Cipta Kerja
nasional - 01 January 1970, 07:00
Pimpinan DPR Belum Sepakat Bahas Omnibus Law Cipta Kerja
Berita Lainnya
...
ekonomi - Rabu , 15 Feb 2023, 00:10 WIB
Dosen FEB UI: Perlu Satu Big Data UKM di Indonesia
...
ekonomi - Selasa , 14 Feb 2023, 15:56 WIB
Rajawali Nusindo Targetkan Pendapatan Rp 5,2 Triliun pada 2023
...
ekonomi - Selasa , 14 Feb 2023, 15:42 WIB
Erick Thohir Sebut Media dan Pemerintah Harus Duduk Bersama Bangun Ekosistem Digital Kuat
...
ekonomi - Selasa , 14 Feb 2023, 15:32 WIB
Bank QNB Indonesia Catat Penurunan Kerugian pada 2022
...
ekonomi - Selasa , 14 Feb 2023, 14:12 WIB
UMKM Sering Dibanggakan Tapi Pembiayaan Kredit dari Bank Minim
Advertisement
Terpopuler
1
 In Picture: Semangat Siswa Sekolah Dasar Berlatih Seni Bela Diri Tapak Suci
2
 In Picture: Jaga Kelestarian Alam, BPKH Tanam 1.000 Pohon Mangrove
3
 In Picture: Katupek Dendeng Rabu dan Nasi Dagang, Kuliner Khas Padang Pariaman yang Melegenda
4
 In Picture: Saat Prajurit TNI AU Hibur Anak Penyintas Bencana Tanah Bergerak di Cianjur
5
 In Picture: Eksotisme Wisata Air Terjun Tumpak Sewu Lumajang
Terkini inpicture
Advertisement