REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketiga anggota parlemen dari koalisi Pakatan Harapan (PH) menetapkan Anwar Ibrahim sebagai calon perdana menteri bagi Pemerintah Pakatan Harapan. Koalisi itu terdiri dari Partai Keadilan Rakyat (PKR), Democratic Action Party (DAP), dan Partai Amanah.

"Sejak cobaan untuk menumbangkan Pemerintah Pakatan Harapan ujung pekan lalu, kami terus berusaha untuk mempertahankan mandat rakyat Malaysia pada 9 Mei 2018," ujar Ketua PKR, Anwar Ibrahim, saat membacakan pernyataan pers Majelis Presiden Pakatan Harapan di Sekretariat PKR, Rabu.

Hadir mendampingi Anwar, mantan wakil perdana menteri dan pengurus PKR Wan Azizah Wan Ismail, Ketua DAP Lim Kit Siang, Ketua Partai Amanah Negaa Mohamad Sabu, dan sejumlah pejabat partai lainnya.

"Pemerintah tersebut terbentuk sebagai sebuah gabungan yang diikat dengan Mufakat Pakatan Harapan yang telah dicapai pada 7 Januari 2018, diikuti peluncuran Buku Harapan (Manifesto) Pakatan Harapan pada 8 Maret 2018. Di atas asas inilah Pakatan Harapan dibentuk, diberi mandat oleh rakyat dan menjalankan amanah sebagai pemerintah," katanya.

Anwar menegaskan, Pakatan Harapan tidak setuju dengan semua usaha untuk membentuk pemerintahan secara pintu belakang. Ia menyebut, itulah yang menjadi alasan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mundur.

"Akibat percobaan membentuk pemerintahan secara pintu belakang, Tun Dr Mahathir telah mundur sebagai PM. Keputusan Partai Bersatu keluar dari Pakatan Harapan pada Senin lalu disusuli peletakan jabatan Tun sebagai ketua Partai Bersatu," katanya.

Sehubungan dengan hal itu, menurut Anwar, Majelis Presiden Pakatan Harapan telah menjemput Tun Dr Mahathir untuk memimpin musyawarah untuk memulihkan Pemerintah Pakatan Harapan. Akan tetapi, Tun tidak bersedia hadir dalam musyawarah yang digelar pada Selasa (25/2) petang.

Karena itu, menurut Anwar, Majelis Presiden PH tadi malam telah menetapkan keputusan bahwa calon perdana menteri Pakatan Harapan ialah Datuk Seri Anwar Ibrahim.

"Pakatan Harapan kekal komitmen terhadap aspirasi dan amanat rakyat untuk membawa negara ke arah yang lebih baik dari segenap sudut ekonomi, politik dan sosial. Kami tidak akan mengkhianati amanah ini," kata Anwar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika