Kamis 27 Feb 2020 00:25 WIB

Anggota DPD RI Soroti Kebijakan Rp 72 Miliar Sewa Influencer

Anggota DPD meminta yang diberi intensif adalah upaya cegah penyebaran virus Corona

Rep: Ali Mansur/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Warga Indonesia yang berkuliah di Wuhan tiba di Bandara Haluoleo Kendari usai melewati masa karantina dan observasi Coronavirus Disease (COVID-19) selama 14 hari di Natuna, Kendari, Sulawesi Tenggara. Pemerintah menggelontorkan dana berupa insentif ke sektor pariwisata yang terpukul penyebaran virus Corona
Foto: Antara/Jojon
Warga Indonesia yang berkuliah di Wuhan tiba di Bandara Haluoleo Kendari usai melewati masa karantina dan observasi Coronavirus Disease (COVID-19) selama 14 hari di Natuna, Kendari, Sulawesi Tenggara. Pemerintah menggelontorkan dana berupa insentif ke sektor pariwisata yang terpukul penyebaran virus Corona

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kekhawatiran potensi pandemi yang disebabkan oleh Virus Corona COVID-19 harus menjadi perhatian serius semua negara termasuk Indonesia. Dampak virus sudah berimbas terhadap sektor pariwisata, sampai-sampai pemerintah harus menggelontor Rp 72 miliar untuk membayar influencer guna menggenjot pariwisata.

Menanggapi hal itu, Anggota DPD RI Fahira Idris mengingatkan Pemerintah agar berpikir lebih strategis dan logis dalam melihat kondisi yang sedang terjadi di dunia saat ini. "Bagi Indonesia yang paling strategis adalah mengerahkan semua sumber daya termasuk keuangan untuk meningkatkan kesiapsiagaan pencegahan virus corona agar tidak masuk ke semua wilayah Indonesia," ujar Fahira dalam pesan singkatnya kepada Republika.co.id, Rabu (26/2).

Lanjut Fahira, saat sebuah negara sudah terinfeksi virus corona, maka bukan hanya pariwisata yang akan terancam tetapi semua sektor kehidupan. Maka ia mengakui agak susah mencerna kebijakan pemerintah yang akan menggelontorkan dana besar hingga ratusan miliar rupiah untuk promosi, kegiatan dan influencer pariwisata di tengah kekhawatiran warga dunia akan pandemi global.

“Harusnya yang saat ini diberi intensif besar adalah adalah kesiapsiagaan pencegahan untuk memastikan virus corona tidak masuk dan menginfeksi Indonesia," keluh senator asal DKI Jakarta tersebut.

Kendati demikian, Fahira berharap tidak ditemukan satupun kasus virus corona di Indonesia. Namun tetap harus ditindaklanjuti dengan tindakan dengan mengerahkan semua sumber daya termasuk keuangan.

Itu dilakukan agar memiliki program dan perangkat yang tepat dan mutakhir mencegah masuknya virus ini. "Dan saya belum melihat kebijakan ini menjadi prioritas pemerintah,” tutur Fahira.

Fahira Idris mengungkapkan, uang sebesar apapun yang akan digelontorkan tidak akan berdampak besar selama warga dunia masih dikhawatirkan akan peningkatkan pesat kasus corona di luar China.  Saat ini warga dunia dipastikan akan mengurangi bahkan menghentikan perjalanan ke luar negaranya masing-masing terutama untuk wisata.

“Nanti setelah virus corona ini benar-benar bisa dikendalikan, silahkan jika mau jor-joran mempromosikan pariwisata kita agar target-target bisa tercapai. Tapi yang harus kita lakukan saatnya ini memfokuskan semua sumber daya agar Indonesia tidak terinfeksi," kata Fahira.

Sebab, menurut Fahira, sekali saja ada kasus corona maka semua sektor kehidupan ekonomi Indonesia akan terganggu. Untuk itu Fahira memohon kepada pemerintah untuk fokus memberikan insentif agar bangsa ini mempunyai program dan perangkat yang tepat dan mutakhir mencegah masuk virus Corona.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement