REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menegaskan tidak ada komersialisasi dalam proses revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM). Hal itu disampaikan Anies saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi X DPR RI, Kamis (27/2), membahas proses revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM).
Anies mengungkapkan dalam RDP ia menegaskan revitalisasi TIM demi perbaikan sarana dan prasarana seni budaya di indonesia. Tujuannya agar seniman dan budayawan Indonesia naik ke gelanggang dunia. Karena itu, tegas Anies, rancangannya pun rancangan yang setara dengan pusat-pusat kebudayaan dan pusat-pusat kesenian terbaik dunia.
"Ada pertanyaan dengan kesenian dikelola oleh BUMD apa kemudian akan orientasi komersial? pemerintah ini memiliki dua tangan di dalam bekerja melayani masyarakat. Di Pemda, jelas Anies BUMD bukan untuk mencari keuntungan, tapi memainkan peran pembangunan," kata Anies kepada wartawan, Kamis (27/2).
Anies menjelaskan BUMD DKI memiliki perusahaan-perusahaan yang layanan masyarakat, tidak diprioritaskan mencari keuntungan. Misalnya Transjakarta, MRT Jakarta. "Itu tidak mencari untung," ucap.
Begitu juga Jakpro yang ditugaskan menjalankan proyek revitalisasi TIM. Ditugaskan revitalisasi TIM ke BUMD, menurut dia, untuk pengelolaan fisik. Dan fasilitas yang ada di dalamnya itu juga diharapkan nantinya setara dengan fasilitas-fasilitas lain yang ada di pusat-pusat kesenian dan budayaan dunia lainnya.
Pemprov DKI menyadari kegiatan seni budaya, itu kegiatan dengan penuh kreatifitas, penuh inovasi, penuh perubahan. Karena itu, terang Anies pihaknya tidak akan menekankan pendekatan birokratik terkait revitalisasi TIM ini, terutama kepada para seniman dan budayawan.
Anies menegaskan penugasan ke JakPro untuk mengelola sarana dan prasarana. Namun untuk kegiatan seni, diberikan kepada Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) dan Dinas Kebudayaan. "Bahkan saya memisahkan, dulu namanya Dinas Pariwisata dan Dinas Kebudayaan, supaya fokus gak komersial karena kalau Dinas Pariwisata fokus mendorong kegiatan komersial kalau dinas kebudayaan enggak," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika