REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Setelah mencermati perkembangan terkini terkait bentrokan yang dipicu protes atas undang-undang kewarganegaraan yang terjadi di India, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Helmy Faishal Zaini, mendorong pemerintah untuk ikut andil dalam menciptakan perdamaian di India.
Menurut dia, upaya ini penting dilakukan sebagai bagian dari tanggungjawab Internasional, yakni turut berperan dalam usaha menciptakan perdamaian dan keamanan dunia. "Mendorong pemerintah Indonesia untuk segera mengambil langkah diplomatis dan ikut andil dalam upaya menciptakan perdamaian di India," ujar Helmy dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Kamis (27/2).
Selain itu, Helmy juga mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk berinisiatif melakukan investigasi dan menindak segala pelanggaran HAM dalam bentrok di India, sehingga tercipta suatu keadaan yang kondusif dan India bisa tumbuh kembali sebagai negara yang berdaulat yang mensejehterahkan rakyatnya.
"PBNU juga mengajak kepada masyarakat Internasional untuk bersama-sama menggalang bantuan kemanusiaan dan upaya-upaya perdaiaman bagi masyarakat India," ucapnya.
Akibat bentrokan yang terjadi di India 24 orang dilaporkan meninggal dunia dan lebih dari 200 orang dirawat di rumah sakit karena cedera. Mereka rata-rata mengalami luka tembak hingga luka bakar akibat cairan asam, luka karena pemukulan, dan luka karena pelemparan batu.
"PBNU mengecam segala bentuk dan tindak kekerasan, termasuk di dalamnya adalah perilaku menyerang pihak-pihak yang dianggap berbeda. Perilaku kekerasan bukanlah bukan merupakan ciri Islam yang Rahmatan Lil alamin," kata Helmy.
Korban tewas akibat bentrokan yang menentang Undang-Undang Kewarganegaraan (CAA) di New Delhi itu sudah mencapai 20 orang. Aksi protes tersebut berubah menjadi kekerasan antaragama, di mana sejumlah umat Islam melarikan diri dari rumah-rumah mereka dan beberapa masjid di ibu kota hancur setelah diserang kelompok Hindu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika