REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Presiden Turki Tayyip Erdogan memimpin pertemuan darurat yang diadakan pada Kamis (27/2) malam. Pertemuan itu dilakukan untuk membahas serangan yang terjadi di Idlib.
Laporan dua pejabat Turki yang didapat Reuters menyatakan, Erdogan mengadakan pertemuan darurat dengan stafnya karena serangan yang terjadi di Idlib, Suriah. Kepresidenan Turki mengatakan, pertemuan di Ankara berlangsung dua jam, tetapi tidak memberikan rincian pembahasan.
Observatorium Suriah, sebuah pemantau perang, mengatakan, sebanyak 34 tentara Turki tewas dalam serangan udara di Idlib sejak Desember. Kematian terakhir militer Turki di wilayah tersebut telah mencapai 21 sejauh bulan ini dan bertabah sebanyak 22 orang setelah pasukan pemerintah Suriah di wilayah barat laut Suriah melakukan serangan.
Pasukan Presiden Suriah Bashar al-Assad yang didukung oleh pasukan udara Rusia menyerang tanpa henti. Mereka berusaha keras untuk merebut kembali wilayah besar yang dikuasai oposisi di Suriah barat laut dalam beberapa bulan terakhir.
Anggota NATO dan Turki telah mengirim ribuan tentara dan perangkat keras militer ke provinsi Idlib untuk mendukung oposisi melawan serangan itu. Untuk menyelesaikan konflik itu, pejabat Turki dan Rusia mengadakan pembicaraan di Ankara pada Kamis. Pertemuan dua putaran sebelumnya di Ankara dan Moskow belum menghasilkan kesepakatan gencatan senjata yang dicari.
Selain itu, saat ini Turki dihadapkan dengan gelombang baru migran Suriah. Pejabat Turki mengatakan, kondisi Idlib akan sulit menghentikan pengungsi Suriah untuk mencari wilayah aman dengan mencoba menuju Eropa. Untuk mengantisipasi kedatangan segera para pengungsi dari Idlib, polisi Turki, penjaga pantai, dan petugas keamanan perbatasan telah diperintahkan bersiap di penyeberangan darat dan laut.
Saat ini Turki menampung sekitar 3,7 juta pengungsi Suriah. Di bawah kesepakatan pada 2016, Uni Eropa telah memberikan bantuan miliaran euro sebagai imbalan untuk Ankara yang setuju untuk membendung masuknya migran ke Eropa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika