REPUBLIKA.CO.ID, NEW DELHI -- Wilayah Hindu di Bhajanpura dan daerah Muslim di Chand Bagh saling berhadapan, hanya terpisah jalan lebar yang melintasi bagian timur laut ibu kota India, New Delhi. Setelah berhari-hari kerusuhan mematikan di antara anggota kedua komunitas, lingkungan itu berubah, jalan tak lagi sekedar jalan.
Rasa takut dan kecurigaan telah menggantikan hubungan persahabatan yang terjalin bertahun-tahun. Beberapa penduduk berusaha memahami bagaimana wilayah damai di ibu kota India menjadi medan pertempuran. Saat ini, jalan utama dipenuhi kaca pecah, batu bata, dan sisa-sisa mobil yang hancur.
Sebanyak 32 orang tewas dalam bentrokan itu, ratusan lainnya luka-luka dan gedung-gedung dibakar, menjadikan peristiwa itu momen kekerasan terburuk di Delhi dalam beberapa dasawarsa.
"Saya telah tinggal di sini selama 35 tahun," kata seorang Hindu bernama Santosh Garg.
Pria berusia 52 tahun ini mengatakan, dia selama ini tidak pernah memiliki masalah dan keluhan terhadap Muslim. Bahkan, dia memiliki begitu banyak tetangga Muslim yang berada di seberang jalan rumahnya.
"Aku masih tidak bisa mengerti apa yang terjadi," ujar pria berusia 52 tahun ini.
Garg mengatakan, dia menurunkan kedua cucunya dari balkon ke pelukan polisi untuk menyingkirkan mereka dari kobaran api. Dia sendiri melompat ke teras yang bersebelahan.
Di daerah Muslim beberapa ratus meter jauhnya, Rubina Bano mengatakan berada di demonstrasi anti-pemerintah ketika polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan protes. Sedangkan, kondisi itu diperburuk dengan sekelompok umat Hindu mulai melemparkan batu. Perempuan yang hamil tiga bulan itu pun mengaku dipukuli oleh polisi, sehingga membutuhkan 20 jahitan di kepalanya.
Seperti ratusan ribu Muslim di seluruh negeri, Bano menghabiskan berminggu-minggu memprotes Undang-Undang Kewarganegaraan baru. Peraturan itu memberi nonMuslim jalur cepat mendapatkan kewarganegaraan India.
Banyak orang India mengatakan hukum itu diskriminatif dan bertentangan dengan semangat konstitusi sekuler negara. Muslim di India juga khawatir bahwa usulan warga negara tersebut dapat membuat banyak dari mereka tidak memiliki kewarganegaraan. India merupakan negara dengan 80 persen Hindu, sedangkan umat Islam hanya 14 persen dari 1,3 miliar populasi.
Pemerintah Perdana Menteri Narendra Modi, menurut para kritikus, telah mengejar agenda pro-Hindu yang ketat sejak terpilih kembali tahun lalu. Dia mengkalim, undang-undang baru diperlukan untuk membantu minoritas yang teraniaya dari Afghanistan, Bangladesh, dan Pakistan. Pernyataan tersebut pun menyangkal adanya bias terhadap populasi Muslim India yang lebih dari 180 juta orang.
Ketika protes dimulai pada Desember, bentrokan sebagian besar terjadi antara demonstran anti-pemerintah dan polisi. Setidaknya 25 orang meninggal bulan itu, terutama di negara bagian utara Uttar Pradesh.
Pekan ini di Delhi, sebagian besar kekerasan terjadi antara umat Hindu dan Islam. Kondisi itu menimbulkan kekhawatiran bahwa pertumpahan darah skala besar yang meletus secara sporadis sejak kemerdekaan India terjadi.
Di timur laut Delhi, kondisi yang dikhawatirkan terlihat jelas. Kemarahan semakin tinggi bahkan ketika kerusuhan mereda. Di dekat pengisian bahan bakar yang sudah terbakar parah di Bhajanpura, sekelompok pria Hindu marah pada kerusakan yang didapatkan oleh komunitas mereka.
"Jika ini yang dapat dilakukan minoritas, tunggu sampai Anda melihat apa yang bisa dilakukan mayoritas ketika mengangkat senjata," kata Ajay Choudhary ketika menunjuk ke gedung yang terbakar.
Kerusuhan yang diciptakan oleh kedua pihak timbul akibar kepercayaan pada kemampuan politisi dan polisi untuk mengatasi masalah semakin menipis di antara penduduk setempat. Beberapa warga setempat menuding polisi karena gagal melindungi mereka dari serangan. Hal itu karena pasukan Delhi dikendalikan oleh Kementerian Dalam Negeri Amit Shah yang merupakan tangan kanan Modi.
Seorang Muslim di Chand Bagh Kalam Ahmed Khan mengatakan, polisi seharusnya berbuat lebih banyak untuk mencegah bentrokan pekan ini. "Semua ini terjadi di bawah hidung polisi," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika