REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Komisi Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Asia Pasifik (UN ESCAP) mendorong Indonesia menjadi pemimpin dalam percepatan pencapaian pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).
Sekretaris Eksekutif UN ESCAP Armida Salsiah Alisjahbana mengungkap tiga prioritas pencapaian SDGs, pertama menghilangkan kemiskinan dan ketidaksetaraan, pemberdayaan perempuan dan terakhir antisipasi perubahan iklim. Ia menerangkan, sebagai salah satu negara besar di kawasan Asia Pasifik sudah seharusnya Indonesia berkontribusi lebih banyak dalam pencapaian SDGs.
"Kami menyampaikan apresiasi atas pencapaian dan komitmen Indonesia dalam pencapaian SDGs tentu kami mengharapkan Indonesia tentu menjadi leader pemimpin di dalam percepatan pencapaian SDGs," ujar Armida usai menemui Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Kantor Wapres Jakarta, Jumat (28/2).
Armida pun menitikberatkan terhadap upaya mengantisipasi perubahan iklim. Sebab, negara-negara di Asia Pasifik menyumbang 50 persen emisi gas rumah kaca yang berpengaruh terhadap perubahan iklim.
"Maka perlu komitmen maupun solusi-solusi seperti energi terbarukan, teknologi untuk bagaimana memitigasi perubahan iklim itu dan Indonesia negara besar kan di Asia Paifik," ujar Armida.
Armida mengungkap, dalam pertemuan itu, Wapres mengungkap komitmen Pemerintah dalam mengatasi perubahan iklim, salah satunya melalui program energi terbarukan, mulai perpindahan B20 ke B30, hingga pengembangan mobil listrik.
"Beliau menyampaikan prioritas program termasuk renewable energi B20 ke B30, termasuk mulai kembangkan mobil listrik, dan lain-lain," ujar Armida.
UN ESCAP kata Armida, juga mengusulkan perlunya program climate finance melalui swasta. Ia menerangkan, nantinya jika pihak swasta hendak melakukan investasi maupun bisnis baru di Indonesia diharapkan memperhatikan konsep berkelanjutan.
"Misalnya ingin investasi pembangkit listrik ya bagaiamana pembangkit listrik menggunakan energy bersih, itu privat sector (swasta), nah itu barangkali itu peluang yang dikembangkan di Indonesia, di luar negeri sudah mulai bergerak ke situ," ujarnya.
Ia menilai program ini bisa diterapkan di tengah fokus Pemerintah mengembangkan ekonomi syariah.
"Saya sampaikan ke Pak Wapres, beliau memimpin atau mengoordinasikan misalnya ekonomi syariah, itu bagus juga kalau climate finance bagian dari yang sedang dikembangkan," katanya.
Selain itu, pada kesempatan itu juga Wapres menilai konteks pencapaian SDGs, penting untuk menjaga kerukunan dan harmoni di suatu negara ataupun antar negara. Baik itu terkait antara agama, antar suku, kelompok dan golongan.
"Karena tanpa ada harmoni dalam kehidupan bermasyarakat ya tentu SGDs apapun sulit tercapai dan sebetulnya itu ada di salah satu poin/indicator dari SDGs hanya belum atau perlu lebih digaungkan," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika