REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri melarang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) di daerah menerbitkan lagi surat pengganti KTP elektronik (suket). Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrullah berpesan mulai Senin (2/3) esok, siapa pun yang warga datang di Disdukcapil tak boleh diterbitkan suket lagi.
"Tolong katakan kepada warga masyarakat kalau ingin rekam data langsung dicetak, KTP yang rusak atau hilang bisa langsung dicetak, datanglah ke Disdukcapil," ujar Zudan saat berkunjung ke Dinas Dukcapil Kabupaten Bantul, DIY, Ahad (1/3).
Zudan mengatakan, ini karena Kemendagri saat ini tengah mengejar penuntasan pencetakan suket menjadi KTP el di seluruh Indonesia. Ia mengungkap, dari 34 provinsi, baru dua provinsi yang sudah tuntas mencetak suket menjadi KTP el, yakni pertama Provinsi DKI Jakarta dan kedua Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
"Pertama selesai Provinsi DKI Jakarta di minggu kedua bulan Februari, Dukcapil DIY selesai di minggu keempat. Alhamdulilah, 32 provinsi lagi terus kita kejar. Kabupaten/kota yang sudah selesai pencetakan suket menjadi KTP-el sebanyak 188 Disdukcapil," kata Zudan.
Sebelumnya, Kemendagri akan memprioritas pemberian blanko KTP elektronik untuk daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada serentak 2020. Zudan mengatakan, upaya ini untuk memaksimalkan surat keterangan (suket) tidak lagi digunakan untuk daftar pemilih tetap (DPT) dalam Pilkada.
"Kami semaksimal mungkin babatin suket sehingga kami berharap semua penduduk WNI sudah pegang KTP elektronik (e-KTP)," ujar Zudan.
Zudan mengungkap, sudah 7,3 juta blanko KTP-el yang ditkirim ke daerah. Sementara ketersediaan blanko di pusat ini sekitar 9 juta. Ia pun mengimbau kepala dinas dukcapil di daerah dan jajaran untuk turun jemput bola lebih aktif kepada masyarakat. Dengan begitu, ia berharap semua penduduk Indonesia sudah mempunyai KTP el.
"Ke SMA, pabrik-pabrik, lapas, pesantren dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk membangun ekosistem agar memudahkan dalam pemberian identitas," ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika