REPUBLIKA.CO.ID, RIYADH -- Wakil Menteri Urusan Luar Negeri untuk Urusan Konsuler Arab Saudi Dubes Tamim al-Dosari mengatakan, selain menangguhkan sementara pembuatan visa umrah untuk semua negara, pemerintah juga menghentikan pengajuan visa pariwisata untuk beberapa negara.
Di luar dua kategori visa tersebut, Pemerintah Arab Saudi masih membuka pengajuan. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers komite untuk menindaklanjuti perkembangan terkait corona di kerajaan, Ahad (1/3).
Mengenai delegasi yang akan berpartisipasi dalam KTT G20, yang akan diselenggarakan oleh kerajaan pada 2020, al-Dosari mengungkapkan, peraturan kesehatan yang diikuti oleh kerajaan kepada semua penumpang akan berlaku untuk delegasi juga.
"Telah ada koordinasi antara Kementerian Luar Negeri dan Sekretariat Saudi untuk KTT G20 dalam hal ini," katanya dikutip di Saudi Gazette, Senin (2/3).
Seorang juru bicara di Kementerian Luar Negeri mengatakan, pengajuan visa kerja belum dihentikan setelah pecahnya virus corona di banyak negara. Dalam konferensi pers itu pula, juru bicara Kementerian Kesehatan mengatakan, kerajaan telah memperlengkapi 25 rumah sakit untuk menangani infeksi terkait corona.
"Kerajaan telah mengoperasikan layanan penerbangan khusus untuk mengevakuasi warga dari daerah endemis dan mengambil tindakan kesehatan yang diperlukan bagi mereka yang kembali ke kerajaan dari daerah terduga corona," katanya.
Ia juga menekankan, sejauh ini belum ada kasus corona yang dilaporkan. Wakil Menteri Haji dan Umrah untuk Urusan Umrah Abdulaziz bin Abdul Rahim dan Zan menyatakan kementerian mulai menghentikan sistem elektronik untuk mengeluarkan visa umrah dan sistem pemrosesan visa.
"Langkah-langkah pencegahan sudah diedarkan ke perusahaan umrah dan instansi terkait yang beroperasi di kerajaan berkaitan dengan agen luar negeri mereka," ujarnya.
Dia mengatakan, saat dikeluarkannya kebijakan penutupan sementara untuk umrah, ada 469 ribu jamaah umrah dan pengunjung Masjid Nabawi di Arab Saudi. Sebanyak 106 ribu jamaah haji telah meninggalkan kerajaan.
Otoritas Umum Kepabeanan mengumumkan penangguhan ekspor melalui outlet bea cukai darat, laut, dan udara untuk semua produk medis, laboratorium, perlengkapan, dan peralatan yang digunakan untuk mendeteksi atau mencegah virus corona baru sesuai dengan daftar yang disetujui Departemen Kesehatan.
Produk-produk ini termasuk pakaian pelindung, obat-obatan, jas medis yang membungkus tubuh, kacamata pelindung, dan masker medis. Keputusan ini datang dalam implementasi rekomendasi komite menteri untuk mengambil semua tindakan pencegahan dan tindakan yang diperlukan guna mencegah wabah epidemi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika