REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin menyatakan akan memperioritaskan pembangunan desa. Sehingga, desa menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bogor.
"Pembangunan di Desa juga menjadi prioritas saya, mengingat desa adalah tempat tumbuhnya aktifitas ekonomi mayoritas warga Bogor,” kata Ade sai menghadiri rapat kerja percepatan penyaluran dan pengelolaan dana desa tahun 2020 di Sentul International Convention Centre (SICC), Kabupaten Bogor, Senin (2/3).
Kabupaten Bogor telah menganggarkan Rp 1 miliar untuk dialokasikan ke 416 desa di Kabupaten Bogor. Dia menyatakan, kucuran dana tersebut untuk pembangunan infrastruktur di desa. "Dana itu dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur desa, perbaikan pelayanan publik dan menurunkan kemiskinan," ujarnya.
Selain itu, mekanisme penyaluran dana desa juga telah dirubah dengan tak lagi dicairkan melalui pemerintah provinsi. Pada tahun 2020, sambung Ade, anggaran dana desa akan langsung langsung diberikan ke Rekening Kas Desa (RKD). "Keputusan pemerintah ini dibuat sebagai upaya melakukan efisiensi serta memangkas jalur birokrasi," katanya.
Dengan demikian, anggaran dana desa dapat langsung dikelola oleh pemerintah desa. "Diharapkan dana desa yang langsung turun ke rekening desa bisa segera dimanfaatkan dan dirasakan hasilnya oleh masyarakat," jelasnya.
Ke depan, Ade meminta agar seluruh komponen masyarakat dapat terlibat dalam mengawal dana desa. Sehingga, perekomian masyarakat dapat meningkat dan lebih maju. "Saatnya desa mandiri, maju dan menjadi pusat perekonomian warganya,” jelasnya.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menargetkan tak ada lagi desa berstatus sangat tertinggal di Jabar. "6 sampai 12 bulan ke depan tak ada lagi desa yang sangat tertinggal," kata Emil.
Emil mengakui, jumlah desa di Jabar paling sedikit dibandingkan Provinsi Jawa Tenagah maupun Jawa Barat. Padahal, Jawa Barat memiliki wilayah yang cukup besar. Karena itu, Emil mengeluhkan, banyaknya anggaran desa yang habis untuk infrastruktur. "Di provinsi lain anggaran desa sudah untuk pemberdayaan ekonomi, sosial dan sebagainya," katanya.
Emil meminta, agar Kementrian Keuangan dan Kementrian Desa mempertimbangkan jumlah penduduk di Jabar. Dengan demikian, penyaluran dana desa sesuai dengan jumlah penduduk di daerah tersebut.
"Saya mohon ada pertimbangan dr kemenkeu untuk desa faktor kepadatan penduduk itu menjadi dasar untuk kemudian ditambahkan agar bisa menyetarakan dengan provinsi lain," katanya.
Emil menyatakan, Jawa Barat memiliki indeks pengentasan kemiskinan paling baik di Indonesia. Tahun 2018, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan 7,25 persen turun menjadi 6,8 persen. "Jadi dalam hitungan 4 tahun bisa bayangkan. Provinsi lain masih di atas 2 digit 10 (persen) sekian kita sudah 6,8 persen. Jadi Jawa Barat tercepat penurunan kemiskinannya," katanya.
Terkait masih adanya 45 desa tertinggal di Kabupaten Bogor, Emil menyatakan akan terus meningkat status desa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika