REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi demonstrasi di depan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (4/4). Koordinator BEM SI Wilayah Jabodetabek Banten Bagas Maropindra mengatakan kedatangan mahasiswa hari ini untuk menyampaikan lima pernyataan sikap.
"Menolak dengan tegas pengesahan RUU Cipta Kerja, karena bertentangan dengan UU Nomor 15 tahun 2019 Bab 2 Pasal 5 dan Bab 11 pasal 96 tentang perubahan atas UU nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan," kata Bagas, Rabu (4/4).
Selain itu, para mahasiswa juga menolak upaya sentralisasi kekuasaan melalui konsep Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang mencederai semangat reformasi. Bagas menambahkan, mahasiswa juga menolak penghapusan hak pekerja meliputi jaminan pekerjaan, jaminan pendapatan, dan jaminan sosial sesuai UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
"(Kami) Menolak penyederhanaan izin investasi yang berdampak pada kerusakan lingkungan sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup," ujarnya.
Para mahasiswa juga mendesak pemerintah membuka ruang partisipasi untuk masyarakat dalam setiap penyusunan dan perubahan kebijakan. Demonstrasi digelar sekitar pukul 14.00 WIB. Para mahasiswa melakukan long march dari gedung TVRI menuju Kompleks Parlemen, Senayan.
Sejumlah mahasiswa yang hadir dalam aksi tersebut berasal dari beberapa universitas se jabodetabek, antara lain Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Politeknik Negeri Jakarta (PNJ), Universitas Djuanda Bogor, Universitas Trilogi, UPN Veteran, STIE Tazkia, Universitas Suryadharma, STIE SEBI, BSI Jagakarsa, Politeknik AKA Bogor dan YARSI.
Sementara itu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pada prinsipnya DPR menerima aspirasi mahasiswa yang menggelar demo hari ini. Namun, ia meminta agar para mahasiswa tidak hanya protes.
"Tetapi adik-adik mahasiswa ini bukan cuma menolak saja, tetapi mahasiswa berkontribusi memberikan solusi terhadap pasal-pasal yang mungkin tidak disetujui atau dikehendaki," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika