Rabu 04 Mar 2020 20:29 WIB

KPK Mulai Seleksi Administrasi Empat Jabatan Struktural

KPK mulai seleksi administrasi empat jabatan struktural yang kosong.

Red: Bayu Hermawan
Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango
Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay
Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai melakukan seleksi administrasi untuk empat jabatan struktural, yakni Deputi Penindakan, Deputi Informasi dan Data, Direktur Penyelidikan dan Kepala Biro Hukum. Saat ini ada sekitar 21 jabatan struktural yang kosong di KPK.

"Keseluruhan ada sekitar 21 jabatan, tetapi yang agak dikebut karena faktor kebutuhan organisasi yang mendesak ada empat jabatan, yaitu Deputi Penindakan, Deputi Informasi dan Data, Direktur Penyelidikan dan Kepala Biro Hukum," ucap Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango di Jakarta, Rabu.

Baca Juga

Lebih lanjut, Nawawi menyatakan bahwa tahapan seleksi administrasi tersebut adalah mengirimkan surat undangan kepada calon peserta seleksi. "Tahapan selanjutnya, nama-nama peserta seleksi tersebut akan dilakukan background check oleh Direktorat Monitor dan Direktorat LHKPN. Setelah itu baru masuk pada tes potensi dan assestment kompetensi," ujar Nawawi.

Nawawi beralasan empat jabatan tersebut dirasa sangat mendesak karena telah sekian lama tidak terisi. "Empat jabatan ini dirasa sangat mendesak untuk segera terisi karena telah sekian lama tidak terisi bahkan ada yang dijabat secara rangkap sebagai Plt (pelaksana tugas), yang tentu saja sangat mempengaruhi "gerak cepat" organ kedeputian dimaksud," katanya.

Untuk deputi penindakan, misalnya, kata dia, selama ini sejak ditinggalkan oleh pejabat sebelumnya, yakni Firli Bahuri yang saat ini menjadi Ketua KPK terpaksa dirangkap oleh Direktur Penyidikan. "Selama ini terpaksa dirangkap di Plt-kan kepada Direktur Penyidikan, padahal kita tahu sendiri bagaimana repot dan kompleksnya bidang tugas di deputi penindakan ini," ujar Nawawi.

Namun, ia belum mengetahui secara pasti berapa orang yang sudah mendaftar untuk empat jabatan struktural tersebut. "Saya tidak ingat pasti, hanya untuk Deputi penindakan, misalnya, yang masuk itu dari Polri dan Kejaksaan. Sedangkan untuk Direktur Penyelidikan ada juga dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan)," ungkap dia.

Direncanakan, kata dia, lembaganya akan mengumumkan secara resmi empat orang yang akan mengisi empat jabatan tersebut pada pertengahan April mendatang.

"Kalau keseluruhan tahapan telah dilalui, kami berharap, khusus untuk empat jabatan yang saya sebutkan sudah "siap pakai'" paling tidak pada pertengahan April nanti. Bergantung pada tahapan seleksinya," ucapnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement