REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai, kritik kepada pemerintah itu memang penting. Pasalnya, sejumlah pihak masih tak siap dengan kultur demokrasi yang seperti itu.
Hal itu disampaikan dalam menanggapi pernyataan Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengaku kehilangan sosok oposisi yang kritis. "Demokrasi tanpa oposisi seperti makan nasi tanpa lauk. Kritik memang sangat penting bagi demokrasi yang sehat," ujar Fadli kepada wartawan, Rabu (4/3).
Namun, dia menilai, sejumlah pihak tak siap dengan kultur demokrasi yang seperti itu. Akibatnya, terdapat pihak yang justru membuat keotoriteran selayaknya demokrasi.
"Demokrasi kita masih prosedural dan periferal. Sehingga seolah-olah demokrasi, padahal otokrasi," ujar Fadli.
Meski dua orang Partai Gerindra menjadi menteri bagi Presiden Joko Widodo, dia mengaku, akan tetap mengkritisi pemerintah. Khususnya, bagi program yang belum dirasakan manfaatnya oleh pemerintah.
"Orang seperti Pramono Anung matang berdemokrasi. Sementara sebagian yang lain di sekitar pemerintahan masih puber kekuasaan, bahkan cemas dengan demokrasi," ujar Ketua Badan Kerjasama Antar-Parlemen (BKSAP) itu.
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengaku, kehilangan sosok oposisi seperti anggota DPR Fadli Zon dan mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Kondisi saat ini, kata Pramono, menyusul membaiknya stabilitas politik di Tanah Air.
"Saya pribadi kehilangan orang-orang seperti Fahri Hamzah, Fadli Zon untuk mengkritisi pemerintahan ini, karena itu menjadi vitamin," ujar Pramono di Jakarta, Rabu (4/3).
"Saya sampai cari Twitter-nya Pak Fahri, Pak Fadli, Rocky Gerung, kenapa kok tidak bersuara yang membuat kita bergairah," sambung dia.
Pramono mengatakan, saat ini stabilitas politik telah berangsur membaik. Hal itu dapat terlihat dengan adanya dukungan sebesar 74 persen terhadap pemerintah di Parlemen.
Namun, dia menilai, kondisi tersebut tidak sepenuhnya baik. Karena, pada akhirnya tidak ada pihak-pihak yang mengontrol ataupun mengkritisi pemerintah dalam menjalankan kebijakan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika