REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Amerika Serikat (AS) menegaskan kembali komitmennya untuk memfasilitasi pertukaran tahanan berdasarkan perjanjian yang ditandatangani dengan Taliban. Hal itu disampaikan oleh Utusan Perdamaian AS, Zalmay Khalilzad dalam cicitannya di Twitter.
"Kami akan mendukung masing-masing pihak untuk merilis angka yang signifikan," ujar Khalilzad, dilansir Anadolu Agency, Kamis (5/3).
Pernyataan itu dikeluarkan setelah Presiden Afghanistan Ashraf Ghani menyatakan bahwa dirinya tidak sepakat untuk membebaskan 5.000 tahanan Taliban. Sebagai tanggapan, juru bicara Taliban, Suhail Shaheen mengatakan, dialog intra-Afghanistan akan dimulai setelah pembebasan tahanan.
"Saya bertemu Mullah Berader dan timnya tadi malam untuk diskusi terbuka tentang langkah-langkah selanjutnya, diikuti dengan panggilan telepon yang konstruktif dengan Presiden @realDonaldTrump. Kita semua sepakat bahwa tujuan perjanjian AS-Taliban adalah untuk membuka jalan menuju perdamaian komprehensif di #Afghanistan, "kata Khalilzad.
"Kita harus bertindak di semua lini untuk menghapus hambatan yang memperlambat kemajuan kita menuju negosiasi intra-Afghanistan. Sekali lagi saya meminta semua warga Afghanistan untuk bangkit ke kesempatan itu, menempatkan negara sebagai yang utama dan tidak kehilangan kesempatan bersejarah ini," ujar Khalilzad melanjutkan.
Pada hari Rabu, pasukan AS di Afghanistan mengumumkan dimulainya kembali operasi militer di negara yang dilanda perang setelah jeda 11 hari. Juru bicara pasukan AS di Afghanistan, Sonny Leggett mengatakan bahwa pesawat jet AS telah melakukan serangan udara untuk melawan Taliban di distrik Nahr e Saraj di provinsi Helmand.
"Taliban menyerang pos pemeriksaan #ANDSF (pasukan Afghanistan). Ini adalah serangan defensif. Ini adalah serangan pertama kami terhadap Taliban sejak 11 hari," ujar Leggett.
Kesepakatan penting antara AS dan Taliban ditandatangani pada 29 Februari di Doha, Qatar. Kesepakatan itu menjabarkan jadwal penarikan pasukan secara penuh dari Afghanistan dalam 14 bulan. Hal itu diharapkan akan mengarah pada dialog antara Taliban dan pemerintah Kabul dalam upaya mengakhiri konflik bersenjata yang dimulai pada tahun 2001.
Ikuti Whatsapp Channel Republika