REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Kapolri Jenderal Idham Azis mengingatkan jajarannya untuk bersikap netral dalam pilkada serentak. Kapolri menegaskan penyelenggaraan pilkada serentak 2020 dan PON XX Papua menjadi perhatian khusus bagi jajarannya.
"Polri sebagai alat negara bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat," kata Kapolri saat memberikan sambutan dalam Rakernis Propam Polri Tahun 2020 di Gedung Oetaryo Sespim, Lemdiklat Polri, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Kamis (5/3).
Propam, kata Kapolri, adalah fungsi pengawasan internal dalam rangka peningkatan kepercayaan terhadap masyarakat, khususnya dalam menjaga dan mengawasi netralitas anggota Polri dan ASN pada pelaksanaan Pilkada serentak dan PON XX tahun 2020. Ia mengatakan, Propam merupakan garda terdepan penjaga citra Polri dan sebagai benteng terakhir mencari keadilan.
"Jadikan kegiatan ini sebagai momentum untuk menyamakan persepsi dan memperat soliditas TNI-Polri," ujarnya.
Kapolri mengungkapkan, Propam dan POM TNI merupakan garda terdepan dan benteng terakhir penjaga citra institusi. Karena itu ia meminta agar Propam tetap tegas dan jangan ragu-ragu dalam bertindak.
"Tindak yang salah kalau dia salah, lindungi dia kalau benar. Tegakkan kebenaran dengan norma dan aturan bukan dengan bujuk rayu, ini namanya komitmen bukan konspirasi. Sosialisasikan Perkap 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri Pasal 7 ayat 3 huruf C. Tolak perintah atasan yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan," katanya.
Kapolri juga mengintruksikan agar segera proses dan beri kepastian hukum bagi anggota yang melakukan pelanggaran baik disiplin, kode etik, maupun pidana sehingga segera disidangkan. "Sehingga anggota yang diduga melakukan pelanggaran mempunyai kesempatan untuk bisa cepat memperbaiki diri," ucapnya.
Anggota Polri, lanjut Idham, harus ikut mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui penerapan pola hidup sederhana. Ia meminta anggota Polri tidak bergaya mewah atau menunjukkan hedonisme dalam kehidupan sehari-hari baik di internal maupun dalam bermasyarakat. Anggota Polri, imbuh dia, harus menyesuaikan kemampuan ekonomi sebagai cerminan sifat prihatin untuk mencegah terjadinya kesenjangan sosial.
