REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar melakukan kunjungan ke Mal Pelayanan Publik Siola, milik Pemkot Surabaya di Jalan Genteng Kali, Bubutan, Surabaya, Kamis (5/3). Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini pun memamerkan berbagai pelayanan yang tersedia.

Mulai dari berbagai pelayanan publik di lantai satu, hingga Command Center (CC) 112 yang terletak di lantai dua. Risma pun memaparkan pelayanan pengaduan masyarakat yang dapat ditangani secara cepat. Rombongan Wakil Ketua KPK juga diajak melihat pemberdayaan pemuda melalui start up di Koridor Co-working space.

Setelah melihat kelengkapan Mal Pelayanan Publik tersebut, Lili Pintauli Siregar pun tak ragu melayangkan pujian. Menurutnya, fasilitas yang disediakan Pemkot Surabaya sangat menginspirasi dan menjawab berbagai persoalan.

“Dari bawah tadi lihat soal fasilitas, informasi, sumber daya manusia,  ketepatan, kecepatan itu sudah berjalan. Karena ini sudah saya lihat sangat bagus,” kata Lili Pintauli Siregar.

Dia berpendapat, seharusnya masing-masing pemimpin daerah bisa melakukan studi banding di Surabaya. Meskipun sejauh ini sudah banyak kepala daerah yang studi banding ke Surabaya, namun belum ada yang semaksimal seperti Surabaya.

"Sayangnya kita belum bisa melihat banyak keinginan kuat untuk melakukan tindak pencegahan korupsi secara maksimal seperti yang ada di Surabaya ini,”ujarnya.

Salah satunya, kata dia, adalah layanan perizinan. Lili menyebut, perizinan di Surabaya ini sistemnya sudah menutup peluang terjadi korupsi. Ditambah lagi, gedung Siola yang ternyata memberikan ruang bagi generasi muda untuk mengkreasikan diri dan menciptakan lapangan kerja baru.

“Gedung (Siola) ini sangat lengkap sekali. Di sini generasi muda pun bisa mengkreasikan dirinya dan menciptakan lapangan kerja bagi dia dan temannya,” kata dia.

Risma mengatakan, pihaknya akan selalu memperhitungkan saran dan masukan dari KPK, terkait pelayanan terhadap masyarakat. Seperti awal ide membuat CC 112 ini bermula dari masukan KPK beberapa tahun lalu.

"KPK yang mencetus ini. Meskipun ada handy talky (HT) tapi hanya terbatas pengaksesnya. Masyarakat tidak bisa. Akhirnya kita buat 112 agar masyarakat bisa mengadu,” kata Risma.