REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Viryan Azis mengatakan tak akan melindungi ketua maupun anggota KPU daerah yang terbukti melanggar kode etik dan pedoman penyelenggara pemilu. Sejumlah ketua atau anggota KPU daerah yang melakukan tindakan pelanggaran kode etik tersebut di luar kemampuan KPU, menurut Viryan, KPU telah menjalankan sistem rekrutmen yang baik melalui proses seleksi.

"Tapi pertanyaannya, kayak kasus Banjarmasin ya yang melakukan asusila seperti itu. Nah itu kan kita juga kaget, ternyata ada kelainan orientasi seksual yang kemudian itu tidak terpuji. Itu kan di luar dari apa yang kemampuan kita dalam mekanisme seleksi," ujar Viryan kepada wartawan di kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Jumat (6/3).

Ia mengklaim, seleksi komisioner KPU Provinsi maupun Kabupaten/Kota diatur sedemikian ketat. Akan tetapi, ia tak menampik mereka dihadapkan pada godaan-godaan hingga melakukan tindakan pelanggaran kode etik dan pedoman penyelenggara pemilu bahkan tindak pidana.

Ia memastikan, KPU RI tak akan melindungi orang yang bermasalah, apabila komisioner itu terbukti bersalah maka pihaknya tak beri ampun untuk melakukan pemberhentian kepada yang bersangkutan. KPU akan menindaklanjuti putusan DKPP yang memberhentikan komisioner KPU daerah termasuk Ketua KPU Kota Banjarmasin atas dugaan kasus asusila.