REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Kementerian Komunikasi dan Informatika mengajak ratusan pelajar tingkat SMP dan SMA/ SMK di Denpasar, Bali, untuk "berperang" melawan berbagai berita hoaks terkait virus corona atau COVID-19. Kemenkominfo menilai berita hoaks lebih berbahaya dari virus corona itu sendiri.
"Hindari menyebarkan hoaks atau informasi yang tidak jelas sumbernya, karena hoaks soal corona (COVID-19) ini jauh lebih berbahaya dibandingkan virus itu sendiri," kata Direktur Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kominfo, Wiryanta Muljono, saat membuka Forum Diskusi Publik Implementasi Informasi Ramah Anak, di Denpasar, Sabtu (7/3).
Menurut Wiryanta, informasi atau kabar bohong tentang virus corona menjadi berbahaya karena dapat memicu kecemasan publik dan ini implikasinya sangat luas, serta merugikan semua pihak. Dalam kurun waktu sebulan terakhir, telah ditemukan 147 hoaks soal COVID-19 yang tersebar di masyarakat Indonesia.
"Padahal pasien-pasien yang terkena virus itu lebih dari 94 persen berhasil sembuh, angka kematiannya 3 hingga 4 persen," ujarnya.
Wiryanta menyebut salah satu bentuk kecemasan dan kepanikan yang timbul akibat hoaks mengenai COVID-19 ini soal masyarakat yang berbondong-bondong memburu masker. Informasi bohong begitu mudah bisa tersebar, kata Wiryanta, karena di era saat ini sekitar 171 juta jiwa penduduk di dunia terkoneksi internet, dan 90 persennya terhubung melalui telepon pintarnya.
"Sedangkan bagi Bali, hoaks soal corona bisa berdampak ketakutan orang untuk berkunjung ke Bali. Akibatnya, penerbangan menurun dan hotel-hotel menjadi sepi karena penurunan kunjungan wisatawan," ujarnya.
Wiryanta mengatakan untuk mencegah atau mengantisipasi supaya terhindar COVID-19, sesungguhnya sederhana, di antaranya dengan rajin mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, cukup istirahat dan mengonsumsi makanan yang bergizi. "Jadi, mari adik-adik semua, hindari menyebarkan kabar bohong karena sekarang hoaks telah menjadi musuh terbesar kita," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika