Senin 09 Mar 2020 13:36 WIB

Women’s Day, Airin Suarakan Penolakan Perkawinan Dini

Hari Perempuan Internasional menjadi momen spesial untuk memperjuangkan hak perempuan

Rep: Abdurrahman Rabbani/ Red: Muhammad Fakhruddin
RAKOR APEKSI. Ketua APEKSI yang juga Walikota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany, berfoto usai pembukaan acara Rapat Koordinasi Komisariat Wilayah III Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesua (APEKSI) 2019 di Tangerang, Banten, Kamis (5/12).
Foto: Yogi Ardhi/Republika
RAKOR APEKSI. Ketua APEKSI yang juga Walikota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany, berfoto usai pembukaan acara Rapat Koordinasi Komisariat Wilayah III Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesua (APEKSI) 2019 di Tangerang, Banten, Kamis (5/12).

REPUBLIKA.CO.ID,TANGERANG SELATAN — Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany menyatakan perempuan harus memiliki kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan. Perempuan juga bisa berperan aktif dalam sisi lain kehidupan yang berpengaruh untuk masyarakat sekitarnya.

Tema hari perempuan sedunia tahun 2020 ini adalah "Each for Equal" yang dimaknai sebagai hadirnya semangat dalam setiap orang untuk membangun kesetaraan bagi kaum perempuan. "Hari Perempuan Internasional atau international Women’s Day ini sangat penting untuk dijadikan pengingat dalam upaya peningkatan peran perempuan di berbagai sisi kehidupan di masyarakat," katanya dalam keterangan resmi yang diterima pada Senin (9/3).

Perempuan bukan hanya berurusan domestik, seperti yang sering disebutkan dapur, sumur dan kasur. Menurutnya, perempuan juga bisa berperan aktif dalam sisi lain kehidupan yang berpengaruh untuk masyarakat sekitarnya.

"Perempuan tidak lagi harus menganggap dirinya warga negara kelas dua yang tidak memiliki andil dalam pembangunan," ujarnya.

Hari Perempuan Internasional menjadi momen spesial bagi perempuan karena peringatan tersebut bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan. Salah satunya, sampai dengan saat ini perempuan masih menghadapi tantangan terkait kesehatan reproduksi.

“Saya juga menyuarakan tentang penolakan perkawinan dini dan pelayanan kesehatan reproduksi kepada pemerintah dan semua pihak,” ucap Airin

Selanjutnya, kata Airin, pemerintah pusat ataupun pihak terkait, agar dilaksanakan percepatan peningkatan peran perempuan sesuai dengan target pembangunan berkelanjutan. Tentu hal tersebut juga telah disepakati oleh negara-negara di dunia.

Peran perempuan bisa ditingkatkan dengan melakukan sejumlah upaya yang membantu mereka mendapatkan hak dan menjalankan kewajiban. Serta menghapuskan praktek dan sistem yang tidak berpihak pada perempuan.

"Penghilangan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, penghapusan praktek-praktek membahayakan seperti perkawinan dini dan perkawinan paksa, penyediaan pelayanan kesehatan reproduksi," jelas ibu Wali Kota Tangsel.

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement