REPUBLIKA.CO.ID,  LAMONGAN -- Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menyelenggarakan gerai pengukuran kapal di bawah GT 7 serta sertifikasi kapal dan pelaut. Kegiatan tersebut dilakukan di wilayah kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Brondong.

Sebelum Gerai Pengukuran kapal dibuka secara resmi pada 9 Maret 2020 dan akan berakhir pada 29 Maret 2020, Kantor UPP Kelas III Brondong telah melakukan sertifikasi pengukuran kapal dan nelayan sebanyak 2.192 kapal yang berasal dari Kabupaten Lamongan, Tuban dan Pacitan. Demikian disampaikan Kepala UPP Kelas III Brondong Capt. Abdul Kadir di serambi Masjid Nadwatul Islam Jalan Sukunan, Paciran, Lamongan, Jawa Timur, Senin (9/3).

Kadir menjelaskan, jumlah total kapal dan nelayan di UPP Kelas III Brondong berdasarkan data dari Dinas Perikanan Lamongan, Tuban dan Pacitan mencapai 6.577. Rinciannya dari Kabupaten Lamongan 2.358 yang sudah disertifikasi 807 dan dalam proses 268. Kabupaten Tuban jumlah total kapal dan nelayan 2.910, yang sudah disertikfiasi 1.329, sedangkan yang masih dalam proses 11. Kabupaten Pacitan total jumlah nelayan ada 1.309 dan dalam proses sertifikasi mencapai 360.

Kelaikan melaut, sambung Kadir, juga akan dikeluarkan oleh Dinas Perikanan masing - masing kabupaten berupa BPKP (Bukti Pencatatan Kapal Perikanan). "Manfaat dari BPKP maka setiap nelayan akan mendapatkan subsidi BBM guna meringankan biaya ketika melaut," kata dia dalam keterangannya yang diterima Republika.co.id, Senin (9/3).