REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menilai, kebijakan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, pasti disambut baik oleh masyarakat. Sebab, beban pengeluaran mereka pasti akan berkurang seiring dengan keputusan tersebut.

Ganjar menjelaskan, pekerjaan rumah besar kini berada di tangan institusi BPJS Kesehatan. Mereka harus melakukan kajian kembali mengenai struktur organisasi dan sistem kerja yang selama ini berdampak pada defisit keuangan.

"Bagaimana pengelolaan yang jauh lebih baik. Bagaimana kemudian ini bisa dilakukan efektif," ujarnya ketika ditemui di Gedung Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Senin (9/3).

Di sisi lain, Ganjar menambahkan, masyarakat juga harus memanfaatkan fasilitas BPJS Kesehatan secara bijak. Ia berharap, mereka tidak melakukan demoralisasi. Misal, yang seharusnya cukup mendapatkan perawatan berobat jalan, memaksa untuk dirawat inap. Kondisi ini harus terus diperketat untuk menjaga cash flow BPJS Kesehatan.