Selasa 10 Mar 2020 16:43 WIB

PAN Tetap Ingin Pelaksanaan Pileg dan Pilpres Dipisah

PAN tetap ingin pelaksanaan Pileg dan Pilpres dipisah.

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Bayu Hermawan
Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan usai bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh di kantor DPP Partai Nasdem, Gondangdia, Jakarta, Selasa (10/3).(Republika/Nawir Arsyad Akbar)
Foto: Republika/Nawir Arsyad Akbar
Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan usai bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh di kantor DPP Partai Nasdem, Gondangdia, Jakarta, Selasa (10/3).(Republika/Nawir Arsyad Akbar)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) bersama jajarannya mengunjungi kantor DPP Partai Nasdem. Dalam pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, ia menyampaikan keinginannya agar pelaksanaan pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) dilaksanakan secara terpisah.

"Kami sudah jelas dari awal dari awal sebelum Pemilu sudah tidak sepakat, tapi karena sudah keputusan MK tidak adanya peluang maka kami ikut," ujar Zulhas di kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta, Selasa (10/3).

Baca Juga

Menurutnya, pelaksanaan Pilpres dan Pileg yang digelar serentak memberatkan banyak pihak. Khusunya bagi petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). "Kita sudah alami masih banyak yang perlu disempurnakan, antara lain banyak sekali yang meninggal petugas-petugas karena begitu berat beban yang dipikul," kata Zulhas.

Wakil Ketua MPR itu mengaku akan mencari jalan agar Pileg dan Pilpres dilaksanakan dalam waktu yang berbeda. Sebab, Pilpres dinilai perlu dibuat eksklusif, karena memilih kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

“Kami lagi cari jalan, apakah (melalui) undang-undang, atau amandemen Undang-Undang Dasar nanti. Sehingga bisa pemilu legislatif dan pilpres bisa dipisah," ujar Zulhas.

Sebelumnya, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh mengusulkan waktu penyelenggaran pemilihan presiden dan pemilihan legislatif digelar terpisah. Dia berkaca pada penyelenggaraan Pemilu 2019.

Pemilu 2019 dianggap terlalu berat dan berdampak besar. Ratusan nyawa petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) juga jadi korban. Surya yakin semua partai politik memahami kondisi tersebut.

"Kami berharap Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan agar Pemilu 2019 yang telah kita lalui, tidak lagi terulangi," ujar Surya.

 

 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement