REPUBLIKA.CO.ID, KABUL — Presiden Afghanistan Ashraf Ghani menandatangani dekret untuk memfasilitasi pembebasan tahanan Taliban. Langkah itu merupakan upaya awal Afghanistan untuk memulai pembicaraan dan negosiasi dengan Taliban.
Juru bicara Ashraf Ghani, Sediq Sediqqi, mengungkapkan terdapat empat pasal yang termaktub dalam dekret pembebasan tahanan Taliban. Pasal pertama, tahanan yang dibebaskan oleh dekret terkait diharuskan menyerahkan komitmen tertulis untuk tidak kembali ke barisan perang. “Pembebasan tahanan yang diatur dalam perintah ini harus dilakukan setelah proses biometrik selesai,” ujar Sediqqi melalui akun Twitter resminya pada Rabu (11/8).
Pasal kedua, amnesti dan pembebasan 1.500 tahanan Taliban dengan iktikad baik dari pusat penahanan Parwan dimulai pada tanggal 24 Juni mendatang. Kemudian 100 Tahanan Taliban dibebaskan setiap hari tergantung pada umur, status, kesehatan, dan lamanya masa penjara.
“Pasal ketiga, setelah dimulainya negosiasi langsung antara delegasi yang ditunjuk oleh Republik Islam Afghanistan dan Taliban, 500 tahanan Taliban akan dibebaskan setiap dua pekan, dengan total 3.500 (tahanan) dengan ketentuan bahwa tingkat kekerasan dikurangi secara dramatis, ditinggalkan,” kata Sediqqi.
Kemudian pasal keempat, Kantor Dewan Keamanan Nasional bertanggung jawab untuk mengimplementasikan keputusan ini. “Departemen terkait lainnya diharuskan untuk bekerja sama sepenuhnya,” ujar Sediqqi.
Pembebasan tahanan Taliban merupakan salah satu poin yang termaktub dalam kesepakatan damai Amerika Serikat (AS) dengan Taliban. Kesepakatan itu ditandatangani kedua belah pihak di Doha, Qatar, akhir Februari lalu.
Berbeda dengan AS, Ashraf Ghani menolak memenuhi poin tuntutan tentang pembebasan tahanan Taliban yang berjumlah 5.000 orang. Menurut dia, tindakan seperti itu harus dinegosiasikan lebih dulu.
Namun, Taliban berkukuh bahwa pembicaraan intra-Afghanistan hanya dapat dimulai setelah pembebasan tahanan dilakukan. Selain soal pembebasan tahanan Taliban, kesepakatan damai juga mengatur tentang penarikan pasukan AS dan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) dari Afghanistan.
AS pun mulai melaksanakannya. “Sesuai dengan Deklarasi Bersama Republik Islam Afghanistan-AS dan Perjanjian AS-Taliban, Pasukan AS Afghanistan (USFOR-A) telah memulai pengurangan pasukan berdasarkan syarat menjadi 8.600 selama 135 hari,” ungkap juru bicara pasukan AS di Afghanistan Kolonel Sonny Leggett pada Senin (9/3), dikutip laman Aljazirah.
AS diketahui memiliki sekitar 14 ribu pasukan di Afghanistan. Kendati memangkas jumlah pasukannya, USFOR-A mempertahankan semua sarana dan wewenang militer untuk menuntaskan misinya. Misi tersebut antara lain melakukan operasi kontraterorisme terhadap Alqaidah dan ISIS serta memberikan dukungan kepada pasukan nasional serta keamanan Afghanistan.
“USFOR-A berada di jalurnya untuk memenuhi level kekuatan yang diarahkan sambil mempertahankan kemampuan yang diperlukan,” kata Leggett.
Pekan lalu, pasukan AS masih sempat melancarkan serangan terhadap Taliban di Provinsi Helmand. Padahal saat itu, AS dan Taliban baru saja menandatangani perjanjian damai. Menurut Leggett, serangan tersebut dilakukan setelah anggota Taliban menyerang pos pemeriksaan militer negara itu. “Itu adalah serangan defensif untuk mengacaukan serangan (Taliban),” katanya.
Leggett mengungkapkan AS berkomitmen untuk mewujudkan perdamaian di Afghanistan. Namun, Washington akan membela pasukan Afghanistan jika hal itu memang dibutuhkan.
“Para pemimpin Taliban berjanji kepada komunitas (internasional) bahwa mereka akan mengurangi kekerasan dan tidak meningkatkan serangan. Kami menyerukan Taliban untuk menghentikan serangan yang tidak perlu dan menjunjung tinggi komitmen mereka,” ujar Leggett.
Hal itu turut disampaikan Utusan Khusus AS untuk Afghanistan Zalmay Khalilzad. “Meningkatnya kekerasan adalah ancaman bagi kesepakatan damai dan harus dikurangi segera,” kata dia melalui akun Twitter pribadinya tanpa merujuk pada serangan perdana yang dilancarkan pasukan AS.
Ikuti Whatsapp Channel Republika