REPUBLIKA.CO.ID,SERANG -- Pemerintah Kota (Pemkot) Serang meminta kewenangan atas empat ruas jalan yang saat ini dimiliki pemkot dialihkan ke Pemerintah Provinsi Banten. Hal ini terungkap saat kunjungan reses para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten Dapil Kota Serang ke Kantor Wali Kota Serang.
Empat ruas jalan yang diusulkan jadi wewenang Pemprov Bante yakni, Jalan Taktakan-Jalan Cilegon, Jalan Tembong-Ciracas, Jalan Bhayangkara-Polda, Jalan Parung-Priyai. Pengusulan empat jalan ini disebut lantaran pemkot tidak memiliki anggaran yang cukup untuk pelebaran dan peningkatan kualitasnya.
"Kalau keinginan kami ruas jalan yang menyambungkan jalan provinsi dengan provinsi kami harap pemprov yang melebarkan dan memperbaiki. Karena anggaran kita ini kan terbatas, karena itu kita usulkan rencana empat titik jalan yang diserahkan,"jelas Wali Kota Syafrudin usai kunjungan reses DPRD Pemprov Banten, Kamis (12/3).
Pengalihan kewenangan ruas jalan ini menurutnya penting untuk menunjang kota yang semakin padat, sementara pembangunan infrastruktur jalan cenderung lambat karena keterbatasan anggaran. "Prioritas memang infrastruktur, karena ke depan akan semakin padat jalanan kita," ujarnya.
Pelimpahan kewenangan jalan ini disebutnya tidak lain untuk mendukung Kota Serang yang disiapkan sebagai kota metropolitan oleh Pemprov Banten. Masalah infrastruktur seperti akses jalan yang rusak atau sempit, diharapkan akan semakin berkurang dan daerahnya bisa semakin ideal sebagai kota metropolitan atau ibu kota Provinsi Banten.
"Ketika jadi kota metropolitan akan ada moda transportasi massal yang membutuhkan jalan lebar. Masalah kemacetan karena jalannya sempit juga harus kita siapkan dari seksrang untuk menghidari masalah itu," ujarnya.
Menurutnya, saat ini ada 8 dari 16 indikator kota metropolitan yang sudah dipenuhi Kota Serang dan infrastruktur jalan menjadi sektor yang paling vital dalam menunjang hal tersebut. "Dari 16 indikator kota metropolitan kita sudah delapan yang sudah dipenuhi. Untuk itu kita butuh dukungan dari pemprov dan pemerintah pusat sambil kita berupaya untuk memenuhi delapan indikaror sisanya," jelasnya.
Sementara anggota DPRD Pemprov Banten Dapil Kota Serang Juhaeni M. Rois mengatakan pelimpahan aset merupakan cara yang paling efektif untuk menyelesaikan masalah infrastruktur jalan di daerahnya. Hal ini karena anggaran Kota Serang yang masih minim sehingga membutuhkan banyak bantuan dari banyak pihak.
"Menyeledaikan masalah jalan sempit atau rusak ini caranya adalah dengan peningkatan kewenangan ke provinsi. Sehingga ketika kewenangannya sudah di provinsi maka perbaikan jalan akan menjadi tanggungjawab provinsi nantinya," jelas Juhaeni.
Menurutnya, proyek pembangunan infrastruktur jalan yang menjadi wewenang provinsi juga saat ini sudah hampir rampung. Karenanya, proyek pembangunan pemprov diharapkan bisa merambah ke jalan-jalan kota yang kondisinya belum ideal.
Tidak hanya soal infrastruktur jalan, Juhaeni menyebut masih banyak masalah di Kota Serang yang menyebabkan daerah ini belum ideal untuk disebut sebagai kota metropolitan. Masalah infrastruktur layanan kesehatan yang belum memadai untuk menunjang impian teraebut.
"Soal fasilitas rumah sakit juga, Kota Serang sekarang untuk jadi tipe C saja belum bisa karena baru punya 60 tempat tidur dari 100 tempat tidur untuk pasien. Kalau daerah metropolitan itu kan harus tipe A, jadi masih jauh untuk bisa memenuhi kriteria ini," ujarnya.
Juhaeni berujar akan menyampaikan aspirasi pemkot dan masyarakat Kota Serang yang didapat saat masa reses berlangsung. "Aspirasi ini nantinya akan jadi bahan yang akan kita perjuangkan melalui seluruh anggota dewan dari dapil Kota Serang di DPRD Provinsi Banten. Kita akan mencoba kerja keras supaya daerah ini bisa menjadi Ibu Kota Provinsi yang ideal," ungkapnya.
Adapun Ketua DPRD Banten Budi Rustandi mengaku saat ini sedang berupaya bersama Pemkot Serang untuk meminta bantuan Pemprov Banten terkait pembangunan infrastruktur. Tidak hanya dana bantuan pemprov, ia bahkan sedang dalam proses membahas meminta pinjaman daerah dari bank.
"Ini kita dalam proses menyelesaikan masalah, bersama Pemkot Serang kita minta bantuan ke pemprov. Kita juga sedang proses meminta bantuan pinjaman daerah untuk mendukung pembangunan infrastruktur kita," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika