REPUBLIKA.CO.ID, Pro dan kontra tentang kepemimpinan perempuan di panggung politik sebenarnya telah muncul jauh sebelum masa transisi menuju demokrasi di Indonesia. Penerimaan dan penolakan perempuan menjadi seorang pemimpin, apalagi memegang pucuk pimpinan nasional, telah terjadi sejak abad ke-17.

Seperti pernah dibahas para peneliti Islam, masalah kepemimpinan perempuan telah menjadi perdebatan hebat di kalangan ulama yang justru melibatkan ulama Timur Tengah. Boleh atau tidaknya seorang perempuan memangku pucuk jabatan dalam kekuasaan telah menjadi masalah kontroversial di kalangan ulama Nusantara dan ulama global. Silang pendapat atau pro kontra tentang masalah tersebut muncul ketika Kesultanan Aceh pernah dipimpin empat sultan perempuan (sultanah). Mereka mampu menjalankan roda pemerintahan dengan baik.

Keempat sultanah itu adalah Sultanah Safi'atuddin (memerintah 1641-1675), Sultanah Nurul Alam Naqiatuddin Syah (1675-1677), Sultanah Inayah Zakiatuddin Syah (1677-1688), dan Sultanah Kamal Zainatuddin Syah (1688-1699). 

Jadi, mereka mendapatkan kekuasaan sejak 1641 sampai 1699. Itu artinya, para sultanah tersebut mampu menjalankan kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan dalam masa lebih dari setengah abad. Sebelumnya, pada Kesultanan Pasai juga pernah berkuasa seorang ratu bernama Nur Ilah yang wafat pada 1380.

Kekuasaan atau pemerintahan para sultanah di Kesultanan Aceh memang berakhir dengan lahirnya fatwa dari mufti Mekkah, yang menegaskan ketidaksahan bagi perempuan untuk menjadi penguasa dan pemimpin negara. 

Meski ada fatwa ulama Timur Tengah yang menunjukkan penolakan ulama terhadap kekuasaan atau pemerintahan seorang perempuan, namun peran dan fungsi keempat sultanah di Kesultanan Aceh yang berlangsung hampir setengah abad menjadi bukti nyata, bahwa kaum perempuan mampu mengelola kekuasaan, seperti halnya juga kaum laki-laki. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika