REPUBLIKA.CO.ID,SAWAHLUNTO -- Pemkot Sawahlunto membutuhkan sejumlah peralatan untuk kebutuhan mitigasi bencana. Beberapa peralatan yang dibutuhkan seperti alat pendeteksi pergerakan tanah atau Early Warning Sistem (EWS).

Pemkot Sawahlunto membutuhkan EWS karena di Kota Arang tersebut terdapat sejumlah zona merah rawan longsor. "Jika terealisasi, EWS ini akan dipasang di wilayah lereng Puncak Polan yang rawan longsor, alat itu berfungsi untuk memberi peringatan dini jika di daerah setempat terjadi gerakan tanah, sehingga masyarakat waspada," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sawahlunto Adriyusman, Kamis (12/3).

Menurut Adriyusman, Pemko Sawahlunto melalui BPBD akan mengajukan proposal kepada Deputi Rehab Rekon Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Adriyusman mengatakan proposal perbaikan infrastruktur untuk bencana yang terjadi pada periode tahun 2019-2020, akan segera diajukan. Pihaknya menurut Adriyusman tengah dalam proses estimasi dana rekonstruksi oleh Dinas PU.

Kepala Bidang Rehab Rekon BPBD Sawahlunto Tri Dharma Satria mengatakan tahun 2020 ini Sawahlunto akan mendapat bantuan BNPB sebesar Rp 11,5 Miliar untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat bencana alam yang terjadi di tahun 2016-2018. Dana tersebut berdasarkan proposal rehab rekon yang diajukan Sawahlunto pada tahun sebelumnya dan telah diverifikasi oleh tim BNPB pusat pada 2019 lalu.

Dana pusat tersebut dijadwalkan akan cair sekitar Maret hingga April 2020 dan akan dimanfaatkan untuk memperbaiki infrastuktur yang rusak akibat bencana. Beberapa fasilitas yang harus mereka perbaiki adalah jalan Simpang PU - Tanah Hitam Kandi, Drainase jalan Simpang Napar, jalan Puncak Cemara - Air Dingin, jalan jembatan kawasan Lubang Panjang, penguatan Dam di kawasan kali OMTC, dan perbaikan jalan kawasan Bantingan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika