REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - - Salah satu keterpurukan ekonomi suatu bangsa adalah tidak jalannya atau melemahnya perekonomian dunia. Salah satu solusi di tengah melemahnya perekonomian dunia yang berdampak kepada perekonomian nasional adalah dengan menggerakkan ekonomi nasional melalui berbagai paket kebijakan ekonomi.
Resesi ekonomi merambah indonesia, industri keuangan mengalami goncangan, sebelum virus corona, sudah terjadi Skandal asuransi Jiwasraya, Skandal Mina Padi, disusul IHSG jatuh pada level terendah sepanjang 10 tahun terakhir. Sementara Pejabat OJK sibuk melakukan studi banding keluar negeri setiap tahunnya, apakah ini bukti bahwa OJK telah gagal mengemban amanat UU No.
21 tahun 2011 sebagai Regulator dan Pengawas industri Jasa Keuangan nasional. “Inilah saat yang tepat untuk mengevaluasi kembali eksistensi OJK”, ujar Kamrussamad, Anggota DPR RI Komisi XI pada Forum Dies Natalis KAHMIPreneur di Jakarta, dalam keterangannnya yang diterima Republika.co.id, Jumat (13/3).
Pemerintah, kata Kamrussamad, bersama-sama dengan Otoritas Moneter (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus melakukan langkah-langkah dalam upaya menciptakan kondisi ekonomi makro yang kondusif. Yaitu : stabilisasi fiskal dan moneter termasuk pengendalian inflasi percepatan belanja penguatan neraca pembayaran.
Selanjutya adalah dengan menggerakan ekonomi nasional yaitu pemerintah melakukan serangkaian kebijakan deregulasi, debirokratisasi dan memberikan insentif fiskal dalam rangka menggerakan perekonomian nasional (sektor riil) meliputi : mendorong daya saing i dustri nasional deregulasi, debirokratisasi, insentif fiskal.
Mempercepat proyek strategis nasional, meningkatkan investasi di sektor properti. Mlindungi Masyarakat Berpendapatan Rendah dan Menggerakan Ekonomi Pedesaan
Pemerintah juga melakukan langkah-langkah untuk melindungi masyarakat berpendapatan rendah dan masyarakat pedesaan dari dampak melemahnya ekonomi nasional: stabilisasi Harga Pangan, Percepatan Pencairan Dana Desa, Penambahan Beras Sejahtera. “Seberapa efektif dampak dari paket kebijakan ini tentu masih perlu dimonitor dan dievaluasi pelaksanaannya di lapangan”, ujar Kamrussamad, Anggota DPR RI Komisi XI.
Yang perlu ditegaskan di sini, kata dia, dari paket kebijakan ekonomi ini bahwa secara komprehensif pemerintah juga mengedepankan kebijakannya pada kelompok rentan atau masyarakat berpendapatan rendah. Dengan menunjukkan keberpihakan kepada kelompok rentan ini, bukan berarti bahwa pemerintahan Jokowi telah meninggalkan aspek prudent (kehati-hatian) dalam tata kelola perekonomian nasional.
Sebab, kata dia, rincian kebijakan dalam dua bagian lainnya dari tiga bagian paket kebijakan ekonomi ini justru memperhitungkan secara cermat bagaimana pelaku ekonomi di sektor-sektor produktif dapat memperoleh kemudahan sekaligus daya saing.
Ikuti Whatsapp Channel Republika