REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani meminta pemerintah daerah maupun pusat untuk mempermudah layanan untuk tes kesehatan COVID-19 bagi masyarakat. Menurutnya, dengan mempermudah layanan untuk tes kesehatan hal itu bisa memperkecil kemungkinan penyebaran virus.
"Kalau sekarang, kan tes mesti sulit, hanya di sepuluh tempat saja, bahkan beberapa waktu belakangan hanya di Litbangkes Jakarta. Kebayang pasti sulitnya. Mestinya, sudah ada tes gratis yang lebih proaktif, yang datangi wilayah terindikasi. Semua orang bisa datang," kata Zita dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Senin.
Zita menyayangkan proses pengetesan COVID-19 di Jakarta karena hanya bergantung pada rekomendasi dokter. Menurut Zita, pengetesan COVID-19 di kawasan yang disinyalir sebagai tempat penyebaran dengan sistem jemput bola akan memperkecil kemungkinan penyebaran virus. Petugas dapat lebih cepat menangani warga yang ternyata tidak memiliki gejala namun positif terinfeksi COVID-19.
"Sekarang, ditemukan juga penyebaran dari orang yang tidak memperlihatkan gejala. Memang, buat tahu orang ini kena atau tidak, ya harus melalui tes. Bahaya sekali bila tidak diketahui," ujar Zita.
Sulitnya masyarakat mendapatkan akses pengetesan COVID-19 itu seharusnya segera ditangani agar tidak menimbulkan kepanikan massal. Zita bahkan membandingkan penanganan virus asal Wuhan ini dengan negara-negara lain yang memberikan layanan pengetesan COVID-19 secara cuma-cuma kepada warganya agar bisa diterapkan juga di Indonesia khususnya Ibu Kota Jakarta.
"Paniknya ini yang lebih bahaya. Kita tidak bisa pastikan situasi sekitar kita. Orang yang baik-baik saja bisa drop karena stres," katanya.
Zita membandingkan, India punya 53 pusat tes gratis, Amerika ada 100 mesin yang bisa lebih dari 1000 tes sehari dan Korea Selatan bisa dari dalam mobil seperti beli burger dan hasilnya dikirim lewat aplikasi secara gratis. "Kita minta inovasi pemerintah, semoga bisa segera kita lewati ini, untuk meningkatkan juga sistem kesehatan kita," katanya.
Hingga saat ini tercatat sebanyak 117 orang ditangani oleh Kementerian Kesehatan Indonesia karena positif COVID-19, dengan rincian 104 dalam perawatan, delapan orang sembuh, lima orang meninggal dunia. Salah satu pasien positif COVID-19 yang masih menjalani perawatan adalah Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi.
Budi Karya Sumadi memiliki banyak interaksi dengan banyak wartawan sebelum akhirnya dinyatakan positif COVID-19. Mereka ditolak melakukan pengetesan di beberapa rumah sakit rujukan di Jakarta Timur dan Jakarta Pusat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika