REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan pemimpin daerah agar matang dalam merilis kebijakan terkait pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19. Pemimpin daerah diminta untuk tidak membuat kebijakan yang justru membuat masyarakat panik.
Presiden pun meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk mengordinasikan seluruh gubernur, bupati, dan wali kota agar punya perencanaan matang dalam membuat kebijakan.
Dalam menangani penyebaran penyakit yang disebabkan virus korona ini, Jokowi mendorong pemda untuk mengutamakan pengurangan pergerakan manusia, mengurangi pertemuan, dan menggencarkan perenggangan sosial.
"Mendagri fokus memberitahukan kepada seluruh kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota agar hati-hati dalam membuat policy agar tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat," jelas Jokowi saat memimpin rapat terbatas via video conference, Senin (16/3).
Presiden juga mengajak para menterinya untuk membuat langkah-langkah edukasi kepada masyarakat agar tidak ada kepanikan dan menumbuhkan pemahaman yang baik tentang Covid-19.
Kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Jokowi juga mengingatkan bahwa kebijakan setiap daerah terkait belajar dari rumah harus masak-masak dipertimbangkan. Menurutnya, setiap daerah memiliki kekhususan tak tak bisa disamaratakan.
"Kalau memang sudah diperlukan silakan. Tapi yang paling penting kita harus memulai belajar dari rumah kalau memang harus diliburkan," jelas Presiden.
Selain itu, Jokowi juga menyinggung perusahaan dan instansi pemerintah yang sudah seharusnya memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah, bila memungkinkan. Langkah ini diambil untuk mengurangi pergerakan manusia di ruang publik dan upaya menjalankan perenggangan sosial.
"Social distancing itu penting sekali. Menjaga jarak penting sekali sehingga kita harapkan kita dapat menyelesaikan yang berkaitan dengan Covid-19," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika