REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menagih laporan progres rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan penduduk yang rusak karena gempa bumi di Lombok, NTB pada Juli 2018 lalu. Jokowi mengungkapkan, progres pembangunan kembali rumah korban gempa telah molor dari target dan menyisakan sekitar 40.000 unit hunian yang belum dibangun. Seluruh jajaran, termasuk bupati, gubernur, hingga menteri terkait pun diminta memberikan laporan rinci mengenai hal ini.

Berdasarkan Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi di NTB, pemerintah menargetkan pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, agama, dan pasar bisa rampung paling lambat Desember 2018. Sedangkan pembangunan rumah penduduk diberi batas waktu sampai Desember 2019.

"Dari laporan yang saya terima, rehabilitasi dan rekonstruksi rumah penduduk belum dapat diselesaikan secara tuntas," jelas Jokowi dalam pembukaan rapat terbatas jarak jauh dari Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (17/3).

Presiden mengungkapkan hingga Maret 2020, dari target 226.204 rumah yang seharusnya dibangun, tercatat baru 168.684 unit rumah yang telah selesai dibangun. Bahkan Jokowi menerima Laporan bahwa masih ada dana rakyat yang mengendap di bank dan belum tersalurkan. Di Lombok Timur misalnya, masih ada dana mengendap sebesar Rp 72 miliar. Sedangkan di Lombok Utara tersimpan Rp 63 miliar.

"Karena itu saya minta laporan soal ini dan dari data yang saya miliki masih ada dana masyarakat yang tersimpan di bank. Karena itu saya minta dana ini yang tersimpan di bank segera disalurkan ke masyarakat, dan langkah percepatan pembangunan rumah yang masih dikerjakan atupun belum dibangun segera diselesaikan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika