REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan Presiden Joko Widodo merasa gelisah karena hingga kini alat pertanian yaitu cangkul masih banyak diimpor. Padahal, ujar dia, masyarakat di Tanah Air cukup banyak yang bisa memproduksi alat pertanian tersebut.
"Cangkul telah membuat kegelisahan Presiden Joko Widodo karena alat pertanian ini masih banyak yang didatangkan dari luar negeri," kata dia melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (17/3).
Sebagai contoh di Desa Pande Kecamatan Pasir, Aceh Utara, yang membuat berbagai ragam peralatan berbahan besi di antaranya cangkul. Menurut dia, keberadaan industri kecil atau usaha kerajinan alat pertanian tersebut cukup membantu mendongkrak perekonomian masyarakat terutama di sektor pertanian.
Menurutnya, faktor yang menyebabkan masih banyaknya impor cangkul ke Tanah Air akibat harga cangkul dalam negeri masih kalah bersaing. Selain itu, para perajin cangkul pun sulit untuk meningkatkan produksi dikarenakan bahan baku sulit didapatkan.
"Oleh karena itu, kita akan cari solusi bagaimana produksinya meningkat dan harganya tidak kalah bersaing dengan produk cangkul impor," ujar dia.
Kemendes PDTT akan membuat tim untuk menindaklanjuti agar terjadi peningkatan produksi bagi industri kecil atau para perajin cangkul. Sehingga, perekonomian warga di Gampong atau Desa Pande terus meningkat dan berdampak pada kesejahteraan ekonomi rakyat.
"Kita upayakan industri cangkul di Gampong Pande ini pendekatannya dengan Teknologi Tepat Guna (TTG). Bukan pabrikan besar," ujar Gus Menteri sapaan akrabnya.
Ia mengatakan kalau menggunakan pabrik besar, keterampilan warga tidak terpakai lagi karena akan ada alat atau mesin cetak cangkul. Namun, yang pasti untuk meningkatkan produksi cangkul dibuat skala besar.
"Tapi, tidak industri besar dan tidak manual. Ada manualnya, tapi teknologi ditingkatkan dengan pendekatan TTG supaya produksinya cepat dan meningkat," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika