REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi masyarakat sipil melihat absennya kepemimpinan yang peka krisis, tanggap, dan efektif dalam penanganan penyebaran virus corona (Covid-19) di Indonesia. Salah satu pihak yang mereka anggap paling bertanggung jawab ialah Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto.
"Secara khusus kami juga menyoroti absennya kepemimpinan yang peka krisis, tanggap, dan efektif. Penularan yang terjadi terhadap para pejabat di lingkungan Istana menunjukkan betapa berisikonya sikap yang menganggap enteng penyebaran virus ini," ujar perwakilan dari Kontras, Yati Andriani, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (17/3).
Menurut dia, salah satu pihak yang paling bertanggung jawab dalam soal ini adalah Menkes. Sejak awal, katanya, Menkes menunjukkan sikap pongah, menganggap enteng, dan antisains, yang terus memandang rendah persoalan.
Hal itu berakibat pada hilangnya kewaspadaan. "Kami menilai risiko yang dihadapi Indonesia saat ini tidak akan dapat ditangani tanpa Menteri Kesehatan yang betul-betul memahami kebijakan kesehatan publik," kata dia.
Koalisi masyarakat sipil mencatat sejumlah kesalahan mendasar yang dilakukan Menkes. Beberapa di antaranya pernyataannya yang menyebut pasien yang sudah sembuh akan imun saat pengalaman negara lain menunjukkan sebaliknya.
Kemudian, Menkes juga dinilai gagal mengoordinasikan RS agar sigap melakukan pemeriksaan dan penanganan Covid-19. Hal itu termasuk memastikan ketersediaan dana/anggaran dan alat maupun menjaga mutu/kualitas kerja tenaga kesehatan, tenaga administrasi, serta pusat data dan informasi di RS, terutama pada waktu krisis sekarang.
"Bagaimana mungkin rumah sakit akan bekerja secara serius apabila Menkes-nya sendiri beranggapan Covid-19 ini sama dengan flu biasa dan bisa sembuh dengan sendirinya?" kata dia.
Untuk itu, mereka mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengganti Menkes Terawan. Presiden diminta mengganti Menkes dengan figur yang lebih paham kesehatan publik, punya kepekaan krisis, serta akan memandu masyarakat melewati krisis kesehatan terburuk ini.