REPUBLIKA.CO.ID, oleh Iit Septyaningsih, Arif Satrio Nugroho, Antara
Pemerintah diminta fokus mengantisipasi ketersediaan dan akses terhadap kebutuhan pokok pangan untuk mengatasi dampak penyebaran virus corona atau Covid-19. Masyarakat harus bisa memiliki akses terhadap kebutuhan pokoknya seandainya dampak penyebaran virus corona menjadi kian tak terkendali.
"Pemerintah perlu mengutamakan kebijakan yang fokus pada ketersediaan dan akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok. Kebijakan tersebut diperlukan untuk memastikan masyarakat bisa mengakses kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau," kata Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan di Jakarta, Rabu (18/3).
Menurut Pingkan, selain untuk menjaga kestabilan harga, kebijakan ini juga penting untuk menjaga tumbuhnya konsumsi di masyarakat sehingga diharapkan bisa menjadi stimulus perekonomian nasional yang terkena dampak perlambatan ekonomi global akibat wabah Covid-19.
Di tempat terpisah, Badan Pusat Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) meminta pemerintah memperhatikan sejumlah isu di bidang ekonomi yang terdampak wabah virus corona. Ketua Umum BPP Hipmi Mardani H Maming mengatakan isu itu antara lain terkait dengan ketersediaan stok dan pasokan pangan yang akan mempengaruhi stabilitas harga pangan, serta pembatasan perjalanan dan mobilitas pekerja yang mempengaruhi sektor pariwisata dan transportasi.
Menjaga agar tidak ada masyarakat yang melakukan penimbunan bahan pokok Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri melakukan pengawasan stok bahan pokok dan penting (Bapokting). Polri meminta asosiasi pedagang membatasi pembelian.
Satgas Pangan Polri sudah mengirimkan surat pada Asosiasi Penguasa Ritel Indonesia (Aprindo), Pusat Koperasi Pedagang Pasar (Puskoppas), Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), dan Induk Koperasi Pedagang Pasar (Inkopppas). Organisasi diminta membatasi pembelian, yakni beras maksimal 10 kilogram (kg), gula maksimal 2 kg, minyak goreng maksimal 4 liter, dan mi instan maksimal 2 dus.
"Itu sudah dikirimkan langsung ke asosiasi termasuk Aprindo, asosiasi ritel indonesia, aksi, pedagang pasar sudah terkonfirmasi oleh kasatgas pangan untuk pembatasan," kata Kasatgas Pangan Brigadir Jenderal Daniel Tahi Monang Silitonga saat dikonfirmasi, Rabu (18/3).
Pembatasan pembelian ini dilakukan Satgas Pangan Polri bersama dengan pemangku kebijakan terkait untuk mendukung program Gugus Tugas percepatan penanganan corona virus (Covid-19). Di samping itu, Satgas juga mengupayakan agar distribusi berjalan lancar.
Daniel menyebut, dengan upaya tersebut, stok pangan diprediksi aman hingga bulan Ramadhan yang akan tiba dalam satu bulan ke depan. Ia menyatakan, satgas akan langsung turun tangan jika ada pembelian yang melonjak secara signifikan.
"Jadi kita ada estimasi, setiap buyer kita itu memberikan estimasi, kita pastikan terpenuhi 100 persen. Kalau ada yang siginifikan nanti kita cross check," kata Daniel menegaskan.
Ketua Umum Aprindo Roy N Mandey mengatakan, asosiasi telah berkoordinasi dengan Kepala Satgas Pangan dalam melakukan pengawasan pembatasan pembelian produk ritel. "Pengawasannya dari anggota ritel kami, masing-masing punya SOP (Standar Operasional Prosedur) untuk fungsi ini," ujarnya.
Maka, jelasnya, bila ada situasi yang membuat tidak nyaman atau ditemukan konsumen yang belanja berlebihan, ritel langsung berkomunikasi dengan Satgas Pangan. "Kita di berbagai toko ritel juga sudah pasang spanduk agar tidak ada panic buying atau apapun yang menyebabkan keramaian tidak normal," jelasnya.
Aprindo, lanjut Roy, terus berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan. Sekaligus memastikan semua bisa terkendali secara baik.
"Mendag (Menteri Perdagangan) sudah sebutkan juga, pembatasan ini demi pemerataan penyaluran kebutuhan di masyakarat. Jadi di ritel modern cegah spekulan," ujar Roy.
Sekretaris Jenderal Aprindo Solihin menambahkan, kebijakan itu baik diberlakukan. "Alhamdulillah Aprindo sudah (menerapkan pembatasan tersebut)," ujar dia kepada Republika pada Rabu, (18/3).
Sebelumnya, Surat Satgas Pangan Mabes Polri Nomor B/1872/III/Res.2.1/2020 Bareskrim diterbitkan pada 16 Maret 2020. Dalam surat itu, pembelian beras 5 kilogram (kg) dibatasi maksimal 2 karung, lalu gula 1 kg maksimal 2 buah, minyak goreng 1 liter maksimal 4 buah dan maksimal 2 buah untuk minyak goreng ukuran 2 liter, kemudian pembelian mi instan, maksimal 2 dus atau 80 kemasan.
Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, mengatakan, secara umum stok bahan pokok cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga bulan puasa dan Lebaran. Beberapa komoditas seperti gula pasir, bawang putih, dan bawang bombay dipantau secara khusus, sebab stoknya terbatas.
Agus menyebutkan, berdasarkan pantauan Kemendag per 17 Maret 2020, harga bahan pokok relatif stabil. Khusus gula pasir ada kenaikan sebesar 20 persen yakni sekitar Rp 16 ribu sampai Rp 17 ribu per kg.
"Harga ini 36 persen di atas HET (Harga Eceran Tertinggi)," ujarnya. Perlu diketahui HET gula pasir sebesar Rp 12.500 per kg.
Agus mengatakan, harga bawang putih saat ini sudah turun tapi masih tinggi bila dibandingkan bulan lalu, yakni sekitar Rp 42 ribu per kg. Sementara harga bawang bombay, kenaikannya sudah tidak normal sebab mencapai 100 persen.
Untuk komoditas beras medium, pada 17 Maret relatif stabil. Kenaikan harganya hanya 0,26 persen dibandingkan bulan lalu.
"Persediaan beras di Perum Bulog masih mencukupi. Kemendag juga sudah menugaskan Bulog untuk melaksanakan ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga beras medium yang akan dilaksanakan sepanjang 2020," tutur Agus.
Dia menjelaskan, penyaluran beras medium dapat dilakukan melalui distributor besar dan atau mitra Bulog serta ritel modern anggota Asosiasi Peritel Indonesia (Aprindo). Dengan begitu, harga di tingkat konsumen sesuai HET.
Ikuti Whatsapp Channel Republika