REPUBLIKA.CO.ID, PRISTINA -- Perdana Menteri Kosovo memecat Menteri Dalam Negeri pada Rabu (18/3). Pemecetan dilakukan setelah ada perselisihan mengenai apakah akan mengumumkan keadaan darurat untuk menghentikan penyebaran virus corona, suatu langkah yang dapat menggulingkan pemerintah yang berusia kurang dari dua bulan itu.
Presiden Hashim Thaci mendesak parlemen pada Selasa malam untuk mengumumkan keadaan darurat. Tetapi Perdana Menteri Albin Kurti mengatakan tindakan drastis seperti itu tidak diperlukan. Menteri Dalam Negeri Agim Veliu secara terbuka memihak Presiden.
"Dalam keadaan ini saya diwajibkan untuk bertindak dan saya telah memutuskan untuk memberhentikan Menteri Dalam Negeri Veliu," kata Kurti dalam sebuah pernyataan pers.
Kosovo telah mengonfirmasi 19 kasus virus corona tetapi tidak melaporkan kematian. Sebagian besar kasus terkait dengan Italia, negara Eropa yang paling terdampak oleh epidemi.
Kosovo telah menutup perbatasannya dan menutup semua sekolah, penerbangan, bar dan restoran. Hanya supermarket dan apotek yang tetap buka. Menyatakan keadaan darurat akan menempatkan pasukan di jalan-jalan untuk menjaga ketertiban dan memberikan lebih banyak kekuasaan kepada presiden.
Isa Mustafa, kepala Liga Demokratik Kosovo (LDK) dan seorang mitra dalam koalisi yang berkuasa, mengkritik langkah perdana menteri dan mengatakan pemerintah bisa gagal jika menteri yang dipecat itu tidak dikembalikan pada jabatannya di akhir minggu. Mustafa, yang partainya juga didukung Veliu, juga membuat kebijakan penghapusan tarif 100 persen untuk semua impor Serbia sebagai syarat keberlanjutan partainya dalam koalisi.
"Keputusan unilateral oleh perdana menteri berbahaya, tidak dapat diterima dan akan menyebabkan kegagalan koalisi," tulis Mustafa di facebook.
"Saya mendesak perdana menteri untuk membatalkan keputusan untuk memecat Veliu dan mengambil keputusan untuk menghapuskan tarif (atas impor Serbia) pada akhir minggu ini."
Pekan lalu Amerika Serikat menghentikan sekitar 50 juta dolar bantuan untuk Kosovo atas penolakannya untuk menaikkan tarif, yang diberlakukan pada November 2018 setelah Serbia memblokir keanggotaan Kosovo di sejumlah organisasi internasional, termasuk Interpol dan UNESCO. Serbia tidak mengakui kemerdekaan bekas provinsi tersebut dan pembicaraan antara kedua negara tetangga Balkan untuk menormalkan hubungan-syarat tawaran ganda mereka untuk bergabung dengan Uni Eropa - terhenti. Beograd mengatakan mereka tidak akan melanjutkan kecuali Kosovo mencabut tarif.
Para pejabat AS mengatakan Washington dapat mengambil langkah-langkah tambahan terhadap Kosovo seperti menarik sekitar 650 penjaga perdamaian AS jika Pristina menolak untuk mencabut tarif, dilansir dari Reuters.
Ikuti Whatsapp Channel Republika