Kamis 19 Mar 2020 21:55 WIB

Tim Advokasi Novel Heran Dua Terdakwa tak Ajukan Eksepsi

Tim advokasi Novel merasa janggal dua terdakwa tidak ajukan eksepsi di persidangan

Rep: Dian Fath Risalah/ Red: Bayu Hermawan
Terdakwa kasus penyiraman air keras kepada penyidik KPK Novel Baswedan, Rahmat Kadir Mahulette (tengah) meninggalkan ruangan usai menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jakarta, Kamis (19/3/2020). Kedua terdakwa Ronny Bugis dan Rahmat Kadir Mahulette didakwa melakukan penganiayaan berat terencana dengan hukuman maksimal 12 tahun penjara. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/wsj.(Rivan Awal Lingga/Antara)
Foto: Rivan Awal Lingga/Antara
Terdakwa kasus penyiraman air keras kepada penyidik KPK Novel Baswedan, Rahmat Kadir Mahulette (tengah) meninggalkan ruangan usai menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jakarta, Kamis (19/3/2020). Kedua terdakwa Ronny Bugis dan Rahmat Kadir Mahulette didakwa melakukan penganiayaan berat terencana dengan hukuman maksimal 12 tahun penjara. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/wsj.(Rivan Awal Lingga/Antara)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Advokasi Novel Baswedan mengaku janggal dengan keputusan dua terdakwa kasus penyerangan kliennya, Rahmat Kadir dan Ronny Bugis, yang tidak mengajukan nota pembelaan atau eksepsi. Hari ini, Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengelar sidang dakwaan terhadap dua pelaku penyerangan Novel Baswedan.

"Hal ini sangat janggal bagi pengacara ketika tidak menggunakan hak mengajukan eksepsi terhadap dakwaan yang ditunjukan kepada terdakwa," kata anggota Tim Advokasi Novel Baswedan Arif Maulana, Kamis (19/3).

Baca Juga

Arif melanjutkan, timnya khawartir sidang hanyalah formalitas belaka. Sebab sidang dilangsungkan cepat, tidak ada eksepsi, tidak beroritentasi mengungkap aktor intelektual, dan kemungkinan besar berujung hukuman yang ringan. 

Selain itu, timnya juga mempertanyakan Polri yang menyediakan 9 orang pengacara untuk membela para terdakwa. Padahal perbuatan pidana para terdakwa bukanlah tindakan dalam melaksanakan tugas institusi, namun mendapatkan pembelaan dari institusi kepolisian.

Selain itu, sidang perdana yang digelar hari ini di PN Jakut menunjukkan Mahkamah Agung tidak sensitif terhadap ancaman virus corona yang mengancam kesehatan publik. Dengan tetap melanjutkan proses persidangan di tengah wabah corona, MA dan PN Jakut tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk menghambat penyebaran virus Covid-19.

"Tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah dan sangat beresiko memperluas ancaman penularan virus corona," katanya.

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement