REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Akumindo) meminta pemerintah memberikan stimulus yang merangsang daya beli konsumen. Ketua Akumindo Ikhsan Ingratubun mengatakan saat ini PHK di sektor UMKM sudah mencapai 50 persen.

Ikhsan mengatakan hal tersebut menanggapi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang meminta seluruh bank BUMN memberi kemudahan pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Salah satunya dengan menurunkan suku bunga kredit UMKM.

"Saat ini (kemudahan) itu tidak berpengaruh secara signifikan, karena interaksi penjual dan pembeli sangat jauh menurun," ujar Ketua Akumindo Ikhsan Ingratubun kepada Republika.co.id pada Jumat, (20/3).

Dia menegaskan, yang diperlukan pelaku UMKM yakni adanya rangsangan atau kebijakan untuk membeli sekaligus menyerap produk UMKM. "Hal ini yang ditunggu. Namun hingga saat ini kebijakan tersebut tidak nampak," ucap Ikhsan.

Ia menjelaskan, daya beli masyarakat sangat turun. Bahkan ketika ada uang pun, warga lebih memilih membeli bahan makanan serta minuman.

Dengan begitu, perlu ada stimulan supaya produksi UMKM Indonesia terserap. "Bangun industri hulu, jauhkan pikiran impor dalam kebijakan yang hanya mendatangkan keuntungan bagi negara lain terutama China, ini yang dibutuhkan, kebijakan yang fundamental," kata dia.

Bagi Ikhsan, daripada memberikan kemudahan mendapatkan pembiayaan, lebih baik UMKM diberi kepastian terkait produksi dan diserapnya produksi, baik saat ini maupun yang akan datang. "Jadi, kebijakan pengadaan barang dan jasa sekarang, postpone atau tunda yang berbau impor. Beli semua dari produk UMKM Indonesia," tuturnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika