REPUBLIKA.CO.ID, HELSINKI -- Kepala otoritas kesehatan Finlandia pertanyakan saran Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang meminta pemerintah di seluruh dunia untuk melakukan pemeriksaan virus corona sebanyak mungkin. Pasalnya Finlandia kehabisan alat pemeriksaan pekan ini.

Tidak seperti beberapa negara lainnya, Finlandia membatasi pemeriksaan virus corona untuk personel medis dan mereka yang paling membutuhkan. Otoritas kesehatan nasional negara itu mengatakan memeriksa orang yang hanya mengalami gejala ringan hanya membuang-buang sumber daya kesehatan.  

"Kami tidak mengerti instruksi WHO tentang pemeriksaan, kami lagi tidak bisa sepenuhnya menghilangkan penyakit itu di dunia, jika ada orang yang mengklaim hal itu, maka ia tidak mengerti pandemi," kata kepala keamanan kesehatan dari Institut Kesehatan dan Kesejahteraan Finlandia, Mika Salminen, kepada surat kabar Helsingin Sanomat, Jumat (20/3).

Pada Rabu (18/3) lalu Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan strategi pemeriksaan dan pelacakan 'harus menjadi tulang punggung respon setiap negara'. Setelah membatasi pemeriksaan pekan lalu pertumbuhan kasus baru virus yang dikenal Covid 19 di Finlandia menurun.

Pihak berwenang Finlandia mengatakan tingginya permintaan tidak sesuai dengan kemampuan melakukan pemeriksaan. Pada Kamis (19/3) Finlandia hanya melakukan sekitar 3.000 pemeriksaan. Hasilnya saat ini Finlandia baru mengkonfirmasi '400 kasus' Covid 19.

Mereka menambahkan jumlah yang terinfeksi mungkin 20 atau 30 kali lebih banyak. Salminen mengatakan Finlandia dapat melakukan 1.500 pemeriksaan setiap hari tapi tidak menggunakan kapasitas penuh.

"Kami tidak melakukan sebanyak mungkin pemeriksaan tapi melakukannya bila dibutuhkan, mereka yang bisa sakit di rumah, tidak mendapat manfaat dari pemeriksaan," kata Salminen.  

Pemerintah Finlandia mengatakan mereka akan menyuntikan lebih banyak dana untuk meningkatkan kemampuan melakukan pemeriksaan. Negara-negara tetangga Finlandia seperti Denmark, Norwegia, dan Swedia sudah mengkonfirmasi lebih dari 1.000 kasus.

Ikuti Whatsapp Channel Republika