REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekitar 20 influencer atau pendengung bertemu dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Jumat (20/3) kemarin. Para influencer menolak jika disebut mendapat bayaran dari pemerintah untuk membantu mencegah penyebaran wabah virus corona atau Covid-19.
Mewakili pendengung, Fathur mengatakan pertemuan ini dilaksanakan secara efektif, mengikuti prosedur social distancing. Sebelum melaksanakan pertemuan, para influencer melakukan langkah-langkah preventif seperti mengukur suhu tubuh dan penggunaan hand sanitizer.
"Tujuan pertemuan ini ialah berdiskusi mengenai informasi perkembangan kasus covid 19 di Indonesia dan mensinergikan berbagai gerakan masyrakat yang telah diinisasi oleh pihak yang hadir," kata Fathur dalam siaran pers yang diterima Sabtu, (21/3).
Para influencer yang hadir dalam pertemuan itu ialah Rachel Vennya, Indra Bekti, Sarah Gibson, Fathur, dr. Tirta, Taqy Malik, Olga Lydia, Akbar Rais, Ardina Putri, Tasya Kissty, Reza Pahlevi, Wildan Fahlevi, Mike Ethan, Pras (Kitabisa), Indra Sugiarto, Vinto Krisber, Andhika, Farisha, Arriefhardian Emon dan Arief Rosyid.
Fathur menekankan mereka bukanlah juru bicara dari pemerintah. Para pendengung hanya berusaha menyerap dan memfasilitasi aspirasi masyarakat secara sukarela.
"Kami juga sadar, tak dapat disebut sebagai perwakilan masyarakat. Kami hanya sekelompok orang yang dikenal di masyarakat, dan hari ini secara sadar dan sukarela membuat gerakan yang dapat berdampak bagi masyarakat," ujarnya.
Pernyataan Fathur dan para pendengung lainnya lantas mematahkan isu bahwa mereka dibayar pemerintah. Ia merasa gerakan yang dilakukan pendengung merupakan simbol kebersamaan.
"Informasi mengenai hal tersebut adalah hal yang tidak benar. Kehadiran kami justru lahir dari inisiasi untuk mengkonfirmasi berbagai informasi mengenai perkembangan covid 19 seperti validasi data kasus dan informasi mengenai kebutuhan yang belum terpenuhi," tegasnya.