Ahad 22 Mar 2020 23:45 WIB

Wali Kota Padang Dorong Bandara Ditutup

Penutupan bandara diharap bisa menekan laju persebaran corona ke Padang.

Rep: Febrian Fachri/ Red: Indira Rezkisari
Petugas BPBD menyemprot disinfektan di gerbong KRDE bandara Minangkabau Ekspres, di Stasiun Simpang Haru,  Padang, Sumatera Barat, Selasa (17/3/2020). PT KAI Divre II Sumbar bekerjasama dengan BPBD Padang melakukan penyemprotan disinfektan di kereta bandara dan kereta api wisata mengantisipasi penyebaran Covid-19. ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra/hp.(ANTARA FOTO)
Foto: ANTARA FOTO
Petugas BPBD menyemprot disinfektan di gerbong KRDE bandara Minangkabau Ekspres, di Stasiun Simpang Haru, Padang, Sumatera Barat, Selasa (17/3/2020). PT KAI Divre II Sumbar bekerjasama dengan BPBD Padang melakukan penyemprotan disinfektan di kereta bandara dan kereta api wisata mengantisipasi penyebaran Covid-19. ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra/hp.(ANTARA FOTO)

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Wali Kota Padang Mahyeldi meminta Pemerintah Provinsi Sumatra Barat untuk menutup penerbangan internasional dalam rangka mencegah Covid-19. Mahyeldi menilai hal tersebut harus segera dilakukan karena efektif mencegah penularan virus corona.

"Atas nama Pemko Padang kita mendorong Pemprov Sumbar untuk menutup sementara Bandara Internasional Minangkabau (BIM) agar penyebaran Covid-19 dapat kita tekan," ujar Mahyeldi, melalui siaran pers yang diterima Republika, Ahad (22/3).

Baca Juga

Mahyeldi menambahkan Pemprov Sumbar juga harus memperketat jalur masuk daerah-daerah termasuk kabupaten dan kota yang berbatasan langsung dengan provinsi lain.

Mahyeldi menyebut beberapa provinsi tetangga seperti Riau, Kepulauan Riau, Sumatra Utara sudah turut terjangkit Covid-19. Mahyeldi ingin perbatasan dengan daerah-daerah tersebut diperketat supaya masyarakat Sumbar tetap tenang tanpa tertular corona.

Sebelumnya Executive General Manager (EGM) PT Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Bandara Internasional Minangkabau (BIM) Yos Suwagiyono mengatakan pihaknya tidak punya kewenangan untuk menutup bandara ke pemerintah pusat. Yos mengatakan selama ini BIM memberikan pelayanan atas izin pemerintah pusat dalam hal ini Kementeria Perhubungan.

"Kita dalam mengoperasikan BIM atas dasar izin dari Kementrian Perhubungan, jadi tidak bisa kami yang memutuskan atau mewacanakan penutupan operasional sebuah Bandara,”  kata Yos, Ahad (22/3).

Yos menjelaskan  PT AP II adalah operator Bandara yang menjalankan fungsi pelayana operasional Bandara dari sisi pelayanan Terminal Bandara baik sisi darat maupun sisi udara.

Situasi yang berkembang saat ini menurut Yos, banyak penrbangan yang membatalkan jadwal penerbangannya dikarenakan memang jumlah penumpang yang juga turun. Malahan sebahagian maskapai melakukan 2 flight dijadikan 1 flight dengan ukuran pesawat yang lebih besar.

 

Kemudian pihak BIM menurut Yos sudah melaksanakan porotokol keamanan sesuai standar dalam menghambat masuknya Covid-19 ke Sumatra Barat. "Memang untuk memantau ribuan penumpang  tidak mudah, namun minimal BIM sudah mencoba meminimalisir ruang gerak penyebaran virus dengan bekerjasama dengan KKP Bandara serta stake holder lainnya," ujar Yos.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement